joomla templates
A+ R A-

Pesan Lawyer Senior Saat Bicara Radikalisme

Jumat, 16 Juni 2017

Sebagian pihak memandang kondisi kebhinnekaan Indonesia saat ini berbeda dengan era sebelumnya. Di era sebelumnya, kondisi rasa persatuan dan kesatuan Indonesia sangat kuat tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis. Kondisi ini terjadi disinyalir karena masuknya paham radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia yang menimbulkan perpecahan antar elemen masyarakat.

“Untuk itu, lawyer, start doing something, lakukan sesuatu dari sekarang demi keutuhan Indonesia,” kata Lawyer Senior Todung Mulya Lubis di Tugu Kunstkring Paleis Jakarta, dalam Acara Buka Bersama Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Kamis (15/6/2017). Todung menilai kondisi sosial saat ini apabila tak sepaham dengan kelompok tertentu dicap sebagai musuh. “Sekarang ini jika tidak sependapat, sepaham, tidak seiman dengan paham (radikalisme), dikafirkan dan menjadi musuh. Padahal sebagai lawyer kita tahu betul mana kawan dan lawan, terlebih lagi jika dalam persidangan,” ujarnya.

Menurut Todung sangat berbahaya buat bangsa ini jika paham radikalisme dan fundamentalisme masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari dunia kampus, sosial media, dan masjid sudah menjadi basis kelompok paham radikalisme dan fundamentalisme.

Dia mengajak alumni FHUI baik yang berprofesi lawyer, aktivis, akademisi harus peduli dengan persoalan dengan bangsa ini agar tidak timbul perpecahan yang dapat membuat Indonesia hilang dari peta dunia. “This is not Indonesia kalau terpecah belah,” tuturnya.

“Sebagai lawyer kita mesti melakukan kerja lebih untuk Indonesia, mengambil tanggung jawab bersama atas beban sejarah yang dialami Indonesia saat ini.” Baca Juga: Jelang Hari Lahir Pancasila Sejumlah Advokat Nyatakan Sikap Bela Pancasila

Dia mensinyalir ada bahaya fenomena “hijaunisasi” yang berkonotasi dengan radikalisme dan fundamentalisme yang menakutkan di sosial media, kampus dan masjid. “Ini sangat menakutkan munculnya kebangkitan gerakan yang bisa menghancurkan sendi-sendi kemajemukan sebagai bangsa dan bisa merobohkan pilar-pilar keberagamaan kita,” ujarnya

Todung berharap agar para lawyer bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi paham radikalisme. “Kita punya uang, tidak banyak memang, tapi bisa melakukan perubahan, seperti membuat sekolah pluralisme, pesantren pluralisme, dan kegiatan bentuk lain yang tidak menimbulkan perpecahan,” tutupnya.

Senada, salah seorang pendiri Lawfirm Soemadipradja & Taher, Hafzan Taher mengatakan keadaan Indonesia saat ini bisa menjadi pembelajaraan bersama. “Saya khawatir melihat sosial media yang bahasanya begitu kasar dan saling bermusuhan antar kelompok yang satu dengan kelompok lain,” katanya.

Padahal, Islam memegang teguh prinsip rahmatan lil ‘alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam bukan hanya rahmat kepada umat Islam saja, tetapi juga umat agama lain dan lingkungan sekitarnya. ”Nah, ada nilai-nilai kedamaian disana."

“Adanya kegundahan yang terjadi saat ini, mari kita melakukan sesuatu bahwa Islam itu bukan seperti yang terlihat di media sosial. Jangan sampai Indonesia ke depan seperti Suriah nantinya, itu mengerikan sekali,” ujarnya.

Acara Buka Bersama Alumini FHUI ini dihadiri oleh advokat senior Luhut MP Pangaribuan, akil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UI Satya Arinanto, penyanyi Once, dan beberapa alumni lain yang menggeluti beragam profesi, seperti aktivis, akademisi, penegak hukum, advokat, profesi hukum lain, pejabat negara, dan lain-lain.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt594396344ae2a/pesan-lawyer-senior-saat-bicara-radikalisme

Inkonstitutionalitas Hukuman Mati

book

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri.

Bangsa Bebas Suap?

book

Adakah bangsa yang bebas suap? Jawabnya jelas tidak ada, Kalau hasil survey Transparency International mengenai Corruption Perception Index yang diterbitkan setiap tahun bisa dijadikan rujukan maka meskipun survey itu adalah survey tentang ’‘persepsi orang mengenai korupsi’ maka jelas terlihat bahwa

Quo Vadis Negara Hukum (Indonesia)

book

Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum (rechstaat). Tersirat disini gagasan bahwa di negeri ini akan bersemai persamaan dan kesamaan, keamanan dan ketertiban serta keadilan sosial.

"WHISTLE BLOWER" DUA JUTA DOLLAR

book

Wakil Direktur Kebijakan Koordinasi dari Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Korea Selatan Nona Seon Yim mengatakan, di negerinya, whistle blower atau peniup peluit bisa mendapat reward dua juta dollar AS, penghargaan lain: dijamin tak akan diberhentikan dari pekerjaan dan perlindungan khusus bila ada ancaman.

Investing Legal Certainty for Better Investment Climate

book

The abundance of natural resources and attractive investment opportunity in Indonesia have not made this country the sweetheart of the investor. Since 1999, foreign direct investments flowing into Indonesia has been negative. In 2005 the ASEAN Secretariat stated that foreign direct investment in Indonesia between 1999-2003 is 2,745 million United States Dollars;

Judicial Corruption: Where Are We Going?

book

Frans Winarta’s article on judicial corruption (The Jakarta Post, Oct. 31, 2005) lays much of the blame for the tragic state of the Indonesian judiciary precisely where it belongs - with those in the legal profession who work to undermine the judicial system. It is indeed a tragic state of affairs where lawyers can openly boast that they can guarantee a judicial outcome,

Karaha Bodas, Sampai Kapan

book

Berita mengenai Karaha Bodas muncul kembali dimana Pertamina diharuskan membayar klaim Karaha Bodas akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat pada tahun 1997. Konon jumlah klaim yang musti dibayar sudah diatas angka US $ 300 juta, suatu jumlah yang tidak sedikit buat sebuah perusahaan seperti Pertamina yang sesungguhnya tidak sepenuhnya sehat.

Infrastruktur dan Kepastian Hukum

book

MENYUSUL penyelenggaraan Infrastructure Summit, Januari 2005, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan proses tender untuk sejumlah proyek infrastruktur. Penyelenggaraan proyek infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dengan menarik investasi langsung dan penciptaan lapangan kerja.

Tantangan Global Penegakan Hukum

book

Bagaimana kita memahami tantangan global penegakan hukum? Cara paling mudah adalah memahaminya melalui kasus-kasus, dan untuk itu dibawah ini akan dituliskan 3 (tiga) kasus hukum yang memiliki dimensi global.

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Articles

Pesan Lawyer Senior Saat Bicara Radikalisme

Jumat, 16 Juni 2017 Sebagian pihak memandang kondisi kebhinnekaan Indonesia saat ini berbeda dengan era sebelumnya. Di era sebelumnya, kondisi rasa persatuan dan kesatuan Indonesia sangat kuat tanpa...
Read More ...

Buyat Case - Economic Growth versus Environtment

The Buyat Bay case reflects the never ending tension between the concept of economic growth on the one hand and that of environmental management on the other. This is a classical tension that can n...
Read More ...

Asset Recoveries

Beberapa waktu lalu, Colin Joseph, pengacara dari kantor hukum Kendall Freeman, London, menulis e-mail kepada Emmy Hafild. E-mail itu juga dikirim ke alamat saya. Pengacara itu menghidupkan kembali...
Read More ...

The Necessity for Corporate Social Responsibility

In the past, various groups in society believed that the business and social worlds were two separate and opposing poles. They assumed that business was definitely in contradiction to social matter...
Read More ...

Indonesia Infrastructure Financing and Legal Certainty

Following January's successful Infrastructure Summit 2005 the government will soon be tendering specific infrastructure projects. In seeking to attract foreign investors, the government will need t...
Read More ...

Tactics to Delay Settlement of Dispute Will Eventually Backfire

When Susilo Bambang Yudhoyono’s administration took over the government, one of the items in its first-100-day agenda, as put forward by coordinating Minister for the Economy Aburizal Bakrie, was...
Read More ...

Tantangan Global Penegakan Hukum

Bagaimana kita memahami tantangan global penegakan hukum? Cara paling mudah adalah memahaminya melalui kasus-kasus, dan untuk itu dibawah ini akan dituliskan 3 (tiga) kasus hukum yang memiliki dime...
Read More ...

Infrastruktur dan Kepastian Hukum

MENYUSUL penyelenggaraan Infrastructure Summit, Januari 2005, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan proses tender untuk sejumlah proyek infrastruktur. Penyelenggaraan proyek infrastruktur dih...
Read More ...

Karaha Bodas, Sampai Kapan

Berita mengenai Karaha Bodas muncul kembali dimana Pertamina diharuskan membayar klaim Karaha Bodas akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat pad...
Read More ...

Judicial Corruption: Where Are We Going?

Frans Winarta’s article on judicial corruption (The Jakarta Post, Oct. 31, 2005) lays much of the blame for the tragic state of the Indonesian judiciary precisely where it belongs - with those in...
Read More ...

Investing Legal Certainty for Better Investment Climate

The abundance of natural resources and attractive investment opportunity in Indonesia have not made this country the sweetheart of the investor. Since 1999, foreign direct investments flowing into ...
Read More ...

"WHISTLE BLOWER" DUA JUTA DOLLAR

Wakil Direktur Kebijakan Koordinasi dari Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Korea Selatan Nona Seon Yim mengatakan, di negerinya, whistle blower atau peniup peluit bisa mendapat reward dua jut...
Read More ...

Quo Vadis Negara Hukum (Indonesia)

Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum (re...
Read More ...

Pertamina's Tanker Sales Brought Profit

The Business Competition Supervisory Comission (KPPU) ruled on March 3 that Pertamina, Frontline (one of the largest independent operators of supertankers in the world) and Goldman Sachs (a global ...
Read More ...

Inkonstitutionalitas Hukuman Mati

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang ko...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator