joomla templates
A+ R A-

Inkonstitutionalitas Hukuman Mati

book

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri.

Singapore Paradox?

book

“Anda adalah seorang pengusaha Indonesia. Anda telah menyuap pejabat bank negara untuk mendapatkan 200 juta dollar Amerika Serikat tanpa jaminan memadai, atau analisa risiko, untuk sebuah bisnis yang Anda tahu tak akan bisa berjalan. Aparat penegak hukum mengetahui hal ini dan Anda dihadapkan kepada ancaman penahanan.

Bangsa Bebas Suap?

book

Adakah bangsa yang bebas suap? Jawabnya jelas tidak ada, Kalau hasil survey Transparency International mengenai Corruption Perception Index yang diterbitkan setiap tahun bisa dijadikan rujukan maka meskipun survey itu adalah survey tentang ’‘persepsi orang mengenai korupsi’ maka jelas terlihat bahwa

Quo Vadis Negara Hukum (Indonesia)

book

Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum (rechstaat). Tersirat disini gagasan bahwa di negeri ini akan bersemai persamaan dan kesamaan, keamanan dan ketertiban serta keadilan sosial.

"WHISTLE BLOWER" DUA JUTA DOLLAR

book

Wakil Direktur Kebijakan Koordinasi dari Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Korea Selatan Nona Seon Yim mengatakan, di negerinya, whistle blower atau peniup peluit bisa mendapat reward dua juta dollar AS, penghargaan lain: dijamin tak akan diberhentikan dari pekerjaan dan perlindungan khusus bila ada ancaman.

Investing Legal Certainty for Better Investment Climate

book

The abundance of natural resources and attractive investment opportunity in Indonesia have not made this country the sweetheart of the investor. Since 1999, foreign direct investments flowing into Indonesia has been negative. In 2005 the ASEAN Secretariat stated that foreign direct investment in Indonesia between 1999-2003 is 2,745 million United States Dollars;

Judicial Corruption: Where Are We Going?

book

Frans Winarta’s article on judicial corruption (The Jakarta Post, Oct. 31, 2005) lays much of the blame for the tragic state of the Indonesian judiciary precisely where it belongs - with those in the legal profession who work to undermine the judicial system. It is indeed a tragic state of affairs where lawyers can openly boast that they can guarantee a judicial outcome,

Karaha Bodas, Sampai Kapan

book

Berita mengenai Karaha Bodas muncul kembali dimana Pertamina diharuskan membayar klaim Karaha Bodas akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat pada tahun 1997. Konon jumlah klaim yang musti dibayar sudah diatas angka US $ 300 juta, suatu jumlah yang tidak sedikit buat sebuah perusahaan seperti Pertamina yang sesungguhnya tidak sepenuhnya sehat.

Infrastruktur dan Kepastian Hukum

book

MENYUSUL penyelenggaraan Infrastructure Summit, Januari 2005, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan proses tender untuk sejumlah proyek infrastruktur. Penyelenggaraan proyek infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dengan menarik investasi langsung dan penciptaan lapangan kerja.

Tantangan Global Penegakan Hukum

book

Bagaimana kita memahami tantangan global penegakan hukum? Cara paling mudah adalah memahaminya melalui kasus-kasus, dan untuk itu dibawah ini akan dituliskan 3 (tiga) kasus hukum yang memiliki dimensi global.

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »

Articles

Corporate Responsibility

Dalam 20 tahun terakhir ini wacana tentang corporate responsibility banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik itu pengusaha, pemerintah, aktivis sosial, maupun lembaga-lembaga internasion...
Read More ...

Karaha Bodas and Five Mistakes

It has been reported by a number of newspapers that the National Police and the Directorate General of Taxation are dealing with the case of U.S. based power firm Karaha Bodas Company as a crime. Unfo...
Read More ...

Buyat Case - Economic Growth versus Environtment

The Buyat Bay case reflects the never ending tension between the concept of economic growth on the one hand and that of environmental management on the other. This is a classical tension that can n...
Read More ...

Asset Recoveries

Beberapa waktu lalu, Colin Joseph, pengacara dari kantor hukum Kendall Freeman, London, menulis e-mail kepada Emmy Hafild. E-mail itu juga dikirim ke alamat saya. Pengacara itu menghidupkan kembali...
Read More ...

The Necessity for Corporate Social Responsibility

In the past, various groups in society believed that the business and social worlds were two separate and opposing poles. They assumed that business was definitely in contradiction to social matter...
Read More ...

Indonesia Infrastructure Financing and Legal Certainty

Following January's successful Infrastructure Summit 2005 the government will soon be tendering specific infrastructure projects. In seeking to attract foreign investors, the government will need t...
Read More ...

Tactics to Delay Settlement of Dispute Will Eventually Backfire

When Susilo Bambang Yudhoyono’s administration took over the government, one of the items in its first-100-day agenda, as put forward by coordinating Minister for the Economy Aburizal Bakrie, was...
Read More ...

Tantangan Global Penegakan Hukum

Bagaimana kita memahami tantangan global penegakan hukum? Cara paling mudah adalah memahaminya melalui kasus-kasus, dan untuk itu dibawah ini akan dituliskan 3 (tiga) kasus hukum yang memiliki dime...
Read More ...

Infrastruktur dan Kepastian Hukum

MENYUSUL penyelenggaraan Infrastructure Summit, Januari 2005, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan proses tender untuk sejumlah proyek infrastruktur. Penyelenggaraan proyek infrastruktur dih...
Read More ...

Karaha Bodas, Sampai Kapan

Berita mengenai Karaha Bodas muncul kembali dimana Pertamina diharuskan membayar klaim Karaha Bodas akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat pad...
Read More ...

Judicial Corruption: Where Are We Going?

Frans Winarta’s article on judicial corruption (The Jakarta Post, Oct. 31, 2005) lays much of the blame for the tragic state of the Indonesian judiciary precisely where it belongs - with those in...
Read More ...

Investing Legal Certainty for Better Investment Climate

The abundance of natural resources and attractive investment opportunity in Indonesia have not made this country the sweetheart of the investor. Since 1999, foreign direct investments flowing into ...
Read More ...

"WHISTLE BLOWER" DUA JUTA DOLLAR

Wakil Direktur Kebijakan Koordinasi dari Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Korea Selatan Nona Seon Yim mengatakan, di negerinya, whistle blower atau peniup peluit bisa mendapat reward dua jut...
Read More ...

Quo Vadis Negara Hukum (Indonesia)

Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum (re...
Read More ...

Pertamina's Tanker Sales Brought Profit

The Business Competition Supervisory Comission (KPPU) ruled on March 3 that Pertamina, Frontline (one of the largest independent operators of supertankers in the world) and Goldman Sachs (a global ...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator