joomla templates
A+ R A-

Infrastruktur dan Kepastian Hukum

book

MENYUSUL penyelenggaraan Infrastructure Summit, Januari 2005, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan proses tender untuk sejumlah proyek infrastruktur. Penyelenggaraan proyek infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dengan menarik investasi langsung dan penciptaan lapangan kerja.

Guna menarik perhatian pemodal asing,pemerintah perlu menyikapi satu penghalang mendasar bagi mereka, yaitu masih lemahnya tingkat kepastian dalam sistem hukum kita. Sejak 1999, penanaman modal asing langsung (direct investment) yang masuk

Sekretariat ASEAN 2004 menyebutkan, penanaman modal asing langsung (foreign direct investment) di Indonesia 1999-2003 adalah 2,745 juta dollar AS (1999); 4,550 juta dollar AS (2000); 3,279 juta dollar AS (2001); 145 juta dollar AS (2002); dan 596 juta dollar AS (2003). Penurunan terutama disebabkan oleh ketidakpastian aneka peraturan, menyangkut persoalan kontrak dan pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang.

Masyarakat dalam negeri dan internasional sudah terlalu sering menyaksikan ketidakjelasan dan inkonsistensi peradilan kita dalam membuat keputusan yang cenderung sering memutarbalikkan fakta dan keabsahan suatu transaksi hukum. Kita perlu segera melakukan reformasi atas aneka lembaga hukum dan menunjukkan kepada masyarakat pemodal di dalam dan luar negeri bahwa kita melakukannya secara konsisten.

Target pertumbuhan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7,9% hingga 2009. Pertumbuhan akan dicapai melalui investasi modal dan konsumsi dalam negeri. Pertumbuhan dengan tingkat itu amat penting guna mengurangi separuh jumlah pengangguran dalam waktu empat tahun. Tingkat konsumsi dalam negeri kini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, dan ini jelas memberi tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi baru, khususnya dari luar negeri, guna menutup kekurangan.

Namun, kita menghadapi persaingan ketat arus modal asing dari Thailand, ina, India, Malaysia, bahkan Vietnam. Berdasar laporan Sekretariat ASEAN, Vietnam berhasil menarik modal investasi asing sebesar 14,6 miliar dollar AS dibanding Indonesia 3,84 miliar dollar AS antara 1995 dan 2003. Angka itu bertolak belakang dengan kenyataan, skala dan tingkat perekonomian Indonesia jauh lebih besar dan upah tenaga kerja sedikit lebih tinggi dari Vietnam. Antara tahun 2003 - 2004, berdasar data Asian Development Bank, hanya 25 persen total kebutuhan pendanaan di Indonesia berasal dari penanaman modal langsung (dibanding pinjaman perbankan dan pendanaan obligasi), dibanding 45 persen di Malaysia, 57 persen di Singapura, dan 73 persen di Hongkong. Studi yang baru dilakukan Asian Development Bank, JBIC, dan Bank Dunia, Maret lalu, yang berjudul Connecting East Asia: A New Framework for Infrastructure juga menyatakan, tingkat kepastian kebijakan dan peraturan pemerintah yang merupakan salah satu prasyarat penting menarik investasi langsung untuk proyek infrastruktur. Laporan juga mengatakan, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi peraturan, sistem peradilan, dan korupsi menghambat investasi sektor Infrastruktur.

Arus modal asing akan meningkat seiring keseriusan Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan menyeluruh. Hal ini tentu harus diikuti tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi pada seluruh lembaga hukum yang dapat menciptakan kepastian di kalangan masyarakat investor dalam dan luar negeri, termasuk perbankan dalam negeri, yang menuntut kinerja institusi hukum yang andal dan efektif untuk dapat mengurangi dampak dari risiko investasi di Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan segera, pemerintah memiliki risiko untuk tidak dapat memenuhi target pertumbuhan ekonominya.

Kegagalan dalam melaksanakan rangkaian perubahan mengakibatkan pemerintah menyediakan tambahan jaminan (akan berdampak pada APBN) guna menarik investor asing menanamkan modalnya ke proyek-proyek infrastruktur inti. Jaminan tambahan akan lebih berguna bagi pemerintah guna memenuhi kebutuhan pokok publik terhadap biaya kesehatan, pendidikan, penanganan bencana alam, dan program lain, dibanding untuk jaminan proyek Infrastruktur.

Kepastian hukum

Isu tentang reformasi maupun kepastian hukum bukan hal baru. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan sejumlah peraturan sebagai bagian proses reformasi hukum. Permasalahannya terletak pada lemahnya konsistensi pelaksanaan peraturan itu di lapangan. Investor sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perjanjian kontrak dan pembayaran ketika mengikuti sistem hukum di Indonesia. Aneka keputusan persidangan sering tidak konsisten dalam menilai fakta dan bukti-bukti yang tersedia.

Selain itu, pengadilan di Indonesia khususnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sering dengan sengaja atau tidak mengabaikan isi perjanjian yang berlaku di antara pihak terkait, termasuk dalam sejumlah kasus di mana transaksi sudah dilaksanakan. Sikap lembaga peradilan yang kurang menghargai keabsahan kontrak kerja sama itu memberi sinyal negatif atas komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi hukum dan penegakan keadilan. Sejumlah kasus, termasuk Manulife, Prudential, PT Danareksa Jakarta, PT Tripolyta, dan Asia Pulp & Paper serta anak perusahaannya, di Indonesia menggambarkan ketidakpedulian lembaga pengadilan terhadap legitimasi transaksi komersial yang dibuat berdasar perjanjian internasional. Kondisi ini menimbulkan dampak besar terhadap tingkat risiko Indonesia di pasar modal internasional dan atas arus modal langsung.

Reformasi lembaga

Reformasi di tingkat lembaga memerlukan waktu, sayang tidak banyak waktu yang tersedia. Risiko hukum dalam melakukan transaksi komersial di Indonesia terus meningkat ditandai permintaan kupon obligasi yang lebih tinggi serta tingkat pengembalian modal yang tinggi. Biaya hukum dan kepatuhan (compliance) di Indonesia terus meningkat yang disebabkan ketidakpastian dan inefisiensi atas proses hukum.

Fakta bahwa Indonesia adalah satu-satunya anggota inti ASEAN yang mengalami arus penanaman modal asing yang negatif 1999 dan 2003 menunjukkan pentingnya pelaksanaan reformasi lembaga peradilan sesegera mungkin sebagai bagian proses reformasi kebijakan menyeluruh untuk menarik modal asing. Dalam Infrastructure Summit, Januari 2005 lalu, Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan, pemerintah akan melaksanakan proses reformasi hukum sebagai bagian program pengembangan infrastruktur menyeluruh.

Indonesia harus menyadari kini dunia terus mengamati proses reformasi itu. Pemerintah memiliki mandat kuat dan perlu menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam melakukan reformasi kelembagaan hukum sesegera mungkin.

Tugas ke depan akan amat berat. Untuk itu dibutuhkan satu road map untuk proses reformasi dengan sasaran yang realistis dan dapat dicapai. Dengan pelaksanaan road map yang realistis, pemerintah akan mengirim sinyal kuat akan komitmen dan kesungguhan untuk melakukan proses reformasi di Indonesia.

Kompas, Selasa, 14 Juni 2005

Articles

Corporate Responsibility

Dalam 20 tahun terakhir ini wacana tentang corporate responsibility banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik itu pengusaha, pemerintah, aktivis sosial, maupun lembaga-lembaga internasion...
Read More ...

Karaha Bodas and Five Mistakes

It has been reported by a number of newspapers that the National Police and the Directorate General of Taxation are dealing with the case of U.S. based power firm Karaha Bodas Company as a crime. Unfo...
Read More ...

Buyat Case - Economic Growth versus Environtment

The Buyat Bay case reflects the never ending tension between the concept of economic growth on the one hand and that of environmental management on the other. This is a classical tension that can n...
Read More ...

Asset Recoveries

Beberapa waktu lalu, Colin Joseph, pengacara dari kantor hukum Kendall Freeman, London, menulis e-mail kepada Emmy Hafild. E-mail itu juga dikirim ke alamat saya. Pengacara itu menghidupkan kembali...
Read More ...

The Necessity for Corporate Social Responsibility

In the past, various groups in society believed that the business and social worlds were two separate and opposing poles. They assumed that business was definitely in contradiction to social matter...
Read More ...

Indonesia Infrastructure Financing and Legal Certainty

Following January's successful Infrastructure Summit 2005 the government will soon be tendering specific infrastructure projects. In seeking to attract foreign investors, the government will need t...
Read More ...

Tactics to Delay Settlement of Dispute Will Eventually Backfire

When Susilo Bambang Yudhoyono’s administration took over the government, one of the items in its first-100-day agenda, as put forward by coordinating Minister for the Economy Aburizal Bakrie, was...
Read More ...

Tantangan Global Penegakan Hukum

Bagaimana kita memahami tantangan global penegakan hukum? Cara paling mudah adalah memahaminya melalui kasus-kasus, dan untuk itu dibawah ini akan dituliskan 3 (tiga) kasus hukum yang memiliki dime...
Read More ...

Infrastruktur dan Kepastian Hukum

MENYUSUL penyelenggaraan Infrastructure Summit, Januari 2005, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan proses tender untuk sejumlah proyek infrastruktur. Penyelenggaraan proyek infrastruktur dih...
Read More ...

Karaha Bodas, Sampai Kapan

Berita mengenai Karaha Bodas muncul kembali dimana Pertamina diharuskan membayar klaim Karaha Bodas akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat pad...
Read More ...

Judicial Corruption: Where Are We Going?

Frans Winarta’s article on judicial corruption (The Jakarta Post, Oct. 31, 2005) lays much of the blame for the tragic state of the Indonesian judiciary precisely where it belongs - with those in...
Read More ...

Investing Legal Certainty for Better Investment Climate

The abundance of natural resources and attractive investment opportunity in Indonesia have not made this country the sweetheart of the investor. Since 1999, foreign direct investments flowing into ...
Read More ...

"WHISTLE BLOWER" DUA JUTA DOLLAR

Wakil Direktur Kebijakan Koordinasi dari Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Korea Selatan Nona Seon Yim mengatakan, di negerinya, whistle blower atau peniup peluit bisa mendapat reward dua jut...
Read More ...

Quo Vadis Negara Hukum (Indonesia)

Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum (re...
Read More ...

Pertamina's Tanker Sales Brought Profit

The Business Competition Supervisory Comission (KPPU) ruled on March 3 that Pertamina, Frontline (one of the largest independent operators of supertankers in the world) and Goldman Sachs (a global ...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator