joomla templates
A+ R A-

Todung Mulya Lubis: Upaya Pelemahan KPK Harus Dilawan

Lizsa Egeham

04 Apr 2017, 06:01 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara Todung Mulya Lubis menilai, bila Revisi UU KPK dilakukan, akan terjadi kemandulan pada lembaga antikorupsi tersebut. Terlebih bila mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun ini, Indonesia masih di angka 37 dalam rentang 0-100.

"Kita memang tak mendapat perbaikan, tahun ini IPK kita 37. Ini masih di bawah 50 dan masih banyak kasus megakorupsi terjadi, seperti e-KTP. Jadi, menurut saya tidak pada tempatnya revisi dilakukan," kata Todung saat memberi dukugannya ke Markas KPK, Kungingan, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2017).\Menurut Todung, contoh kasus e-KTP membuktikan bahwa korupsi merupakan bentuk multisektoral, multifraksi, multipartai. Bila revisi UU KPK terjadi, hal ini akan membuat KPK mengalami krisis. Karena itu, kedatangannya ke KPK dengan merangkul rekan sejawatnya adalah guna memberi masukan moral untuk melawan upaya pelemahan KPK.

"Kita akan beri dukungan moral ke KPK. Semua upaya melemahkan KPK harus dilawan. KPK harus didukung semua masyarakat komit melawan korupsi," tegas dia.

Selain Todung, hadir pula Erry Ryana. Dalam pernyataan sikapnya, mantan pimpinan KPK ini mendesak DPR dan Presiden Jokowi untuk memberi dukungan penuh dengan tetap menjaga independensi KPK.

Selain Todung dan Erry, tokoh pendukung KPK lain turut hadir yakni Dadang Trisasongko, Natalia Soebagjo, HS Dillon, Bambang Harymurti, Betti Alisjahbana, Lelyana Santosa, Tini dan Ismi Hadad, serta Achmad Daniri.

Jangan Utak Atik UU KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, usaha untuk melemahkan KPK harus ditolak secara bersama-sama. Salah satu cara untuk memperkuat lembaga antirasuah itu dengan tidak mengutak-atik UU KPK.

"KPK harus diperkuat dan cara untuk memperkuatnya salah satunya adalah tidak mengutik-utik UU KPK. Tapi disempurnakan dan diperkuat UU Tipikor," tutur Agus di Gedung Wantimpres Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Apabila UU Tipikor ini diperbaiki, dapat mencakup korupsi di private sector, asset recovery, dan illicit enrichment. Hal ini dapat berpengaruh untuk mencegah korupsi di Indonesia. "Kita sudah ratifikasi tapi UU implementasinya perlu segera dibuat dan perbaikannya. UU Tipikor yang mencakup korupsi di private sector, asset recovery, illicit enrichment. Ini lebih masih pencegahan dibanding yang lalu," imbuh dia.

Terakhir, dia berharap agar Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dapat mempercepat akselarasi reformasi birokrasi. "Kami juga mengusulkan bagaimana kita beroperasi juga harus dilakukan perbaikan supaya memperkuat kesepakatan yang kita lakukan dengan MenPan-RB. Kami harap Wantimpres mempercepat akselarasi reformasi birokrasi," tutur Agus.

http://news.liputan6.com/read/2908661/todung-mulya-lubis-upaya-pelemahan-kpk-harus-dilawan

News & Events

Profesor California Beri Kuliah Umum Tentang HAM di Unsyiah

By Redaksi - 06/12/2017 ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Yayasan Yap Thiam Hien menggelar kuliah umum yang menghadirkan Prof. Eric Stover, Human Rights Center dari...
Read More ...

LSM IP News - November 2017

On 04-07 November 2017, Head of LSM Intellectual Property (“IP”) Group, Mr. Aga Nugraha, attended the 67th Asian Patent Attorney Association (“APAA”) Council Meeting in Auckland, New Zealand. ...
Read More ...

Indeks Negara Hukum Indonesia Tidak Mengalami Kemajuan

Todung Mulya Lubis: Indeks Negara Hukum Indonesia Tidak Mengalami Kemajuan Selasa, 5 September 2017  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indeks negara hukum Indonesia tahun 2016 masih dikatakan belum men...
Read More ...

LSM Intellectual Property Law & Practice Update 2017 September

In this edition of LSM IP Update, we cover some of the important developments and interesting issues in Indonesia intellectual property law and practice from recent months. First, in the wake of rec...
Read More ...

Suap PN Jaksel, MA Persilakan KPK Usut Oknum Hakim PN Jaksel

Sabir Laluhu Selasa, 22 Agustus 2017 - 18:14 WIB JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) secara kelembagaan mempersilakan KPK mengusut dugaan keterlibatan oknum hakim PN Jaksel di kasus dugaan suap pengurusan...
Read More ...

Aga Nugraha from LSM IP practice group contributes an article to World Trademark Review magazine issue 67 (June/July 2017)

A ga Nugraha from LSM IP practice group contributes an article to World Trademark Review magazine issue 67 (June/July 2017). The article covers key issues concerning the protection of well-known mar...
Read More ...

Todung Mulya Lubis Kritik Pernyataan Amien Rais soal Sidang Ahok

Putu Merta Surya Putra 03 Mei 2017, 15:00 WIB Liputan6.com, Jakarta - Ahli hukum senior sekaligus aktivis, Todung Mulya Lubis, mempertanyakan sikap tokoh reformasi Amien Rais, yang berharap pengad...
Read More ...

Todung Mulya Lubis: Upaya Pelemahan KPK Harus Dilawan

Lizsa Egeham 04 Apr 2017, 06:01 WIB Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara Todung Mulya Lubis menilai, bila Revisi UU KPK dilakukan, akan terjadi kemandulan ...
Read More ...

LSM Intellectual Property Update 2017 April

LSM Intellectual Property Update 2017 April In this edition of LSM IP Update, we cover some of the important developments in Indonesia intellectual property law and practice from recent months. Fi...
Read More ...

Todung Mulya Lubis: Pengadilan Salah Satu Lembaga Korup di Indonesia

Kamis, 30/03/2017 - 14:24:33 WIB Todung Mulya Lubis JAKARTA-FPC:Praktisi hukum Todung Mulya Lubis masih melihat lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga terkorup. Hal itu dikatakan berdasarkan...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator