joomla templates
A+ R A-

Todung Mulya Lubis: Upaya Pelemahan KPK Harus Dilawan

Lizsa Egeham

04 Apr 2017, 06:01 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara Todung Mulya Lubis menilai, bila Revisi UU KPK dilakukan, akan terjadi kemandulan pada lembaga antikorupsi tersebut. Terlebih bila mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun ini, Indonesia masih di angka 37 dalam rentang 0-100.

"Kita memang tak mendapat perbaikan, tahun ini IPK kita 37. Ini masih di bawah 50 dan masih banyak kasus megakorupsi terjadi, seperti e-KTP. Jadi, menurut saya tidak pada tempatnya revisi dilakukan," kata Todung saat memberi dukugannya ke Markas KPK, Kungingan, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2017).\Menurut Todung, contoh kasus e-KTP membuktikan bahwa korupsi merupakan bentuk multisektoral, multifraksi, multipartai. Bila revisi UU KPK terjadi, hal ini akan membuat KPK mengalami krisis. Karena itu, kedatangannya ke KPK dengan merangkul rekan sejawatnya adalah guna memberi masukan moral untuk melawan upaya pelemahan KPK.

"Kita akan beri dukungan moral ke KPK. Semua upaya melemahkan KPK harus dilawan. KPK harus didukung semua masyarakat komit melawan korupsi," tegas dia.

Selain Todung, hadir pula Erry Ryana. Dalam pernyataan sikapnya, mantan pimpinan KPK ini mendesak DPR dan Presiden Jokowi untuk memberi dukungan penuh dengan tetap menjaga independensi KPK.

Selain Todung dan Erry, tokoh pendukung KPK lain turut hadir yakni Dadang Trisasongko, Natalia Soebagjo, HS Dillon, Bambang Harymurti, Betti Alisjahbana, Lelyana Santosa, Tini dan Ismi Hadad, serta Achmad Daniri.

Jangan Utak Atik UU KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, usaha untuk melemahkan KPK harus ditolak secara bersama-sama. Salah satu cara untuk memperkuat lembaga antirasuah itu dengan tidak mengutak-atik UU KPK.

"KPK harus diperkuat dan cara untuk memperkuatnya salah satunya adalah tidak mengutik-utik UU KPK. Tapi disempurnakan dan diperkuat UU Tipikor," tutur Agus di Gedung Wantimpres Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Apabila UU Tipikor ini diperbaiki, dapat mencakup korupsi di private sector, asset recovery, dan illicit enrichment. Hal ini dapat berpengaruh untuk mencegah korupsi di Indonesia. "Kita sudah ratifikasi tapi UU implementasinya perlu segera dibuat dan perbaikannya. UU Tipikor yang mencakup korupsi di private sector, asset recovery, illicit enrichment. Ini lebih masih pencegahan dibanding yang lalu," imbuh dia.

Terakhir, dia berharap agar Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dapat mempercepat akselarasi reformasi birokrasi. "Kami juga mengusulkan bagaimana kita beroperasi juga harus dilakukan perbaikan supaya memperkuat kesepakatan yang kita lakukan dengan MenPan-RB. Kami harap Wantimpres mempercepat akselarasi reformasi birokrasi," tutur Agus.

http://news.liputan6.com/read/2908661/todung-mulya-lubis-upaya-pelemahan-kpk-harus-dilawan

News & Events

Presiden Jokowi Lantik 17 Dubes Baru RI untuk Negara Sahabat

20/02/2018 JAKARTA- Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 20 Februari 2018, melantik dan mengambil sumpah 17 duta besar baru Republik Indonesia (RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan ketuju...
Read More ...

Yap Thiam Hien Foundation holds third human rights lecture

The Jakarta Post Jakarta | Tue, December 5, 2017 | 08:33 am The Yap Thiam Hien Foundation invited human rights professor Eric Stover of the University of California, Berkeley School of Law to its th...
Read More ...

Soliditas dan Komitmen, Penting Bagi Komnas HAM ke Depan

Sabtu, 09 December 2017 Masa jabatan ketua sudah diubah. Ady Thea DA Advokat senior yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM), Todung Mulya Lubis dan sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Robertus R...
Read More ...

Fair play

Todung Mulya Lubis, Founder and Senior Partner Lubis Santosa & Maramis A while back, I arbitrated a dispute over mining consessions between an Indonesian company and their foreign counterpart. T...
Read More ...

Todung Sebut Tak Mudah Menghapus Hukuman Mati di Indonesia

Yohanes Antonius Selasa, 19 Desember 2017  AKURAT.CO, Pakar hukum pidana sekaligus Ketua Badan Pengurus Amnesty International Indonesia Todung Mulya Lubis menilai saat ini pemerintah sedang b...
Read More ...

Profesor California Beri Kuliah Umum Tentang HAM di Unsyiah

By Redaksi - 06/12/2017 ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Yayasan Yap Thiam Hien menggelar kuliah umum yang menghadirkan Prof. Eric Stover, Human Rights Center dari...
Read More ...

LSM IP News - November 2017

On 04-07 November 2017, Head of LSM Intellectual Property (“IP”) Group, Mr. Aga Nugraha, attended the 67th Asian Patent Attorney Association (“APAA”) Council Meeting in Auckland, New Zealand. ...
Read More ...

Indeks Negara Hukum Indonesia Tidak Mengalami Kemajuan

Todung Mulya Lubis: Indeks Negara Hukum Indonesia Tidak Mengalami Kemajuan Selasa, 5 September 2017  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indeks negara hukum Indonesia tahun 2016 masih dikatakan belum men...
Read More ...

LSM Intellectual Property Law & Practice Update 2017 September

In this edition of LSM IP Update, we cover some of the important developments and interesting issues in Indonesia intellectual property law and practice from recent months. First, in the wake of rec...
Read More ...

Suap PN Jaksel, MA Persilakan KPK Usut Oknum Hakim PN Jaksel

Sabir Laluhu Selasa, 22 Agustus 2017 - 18:14 WIB JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) secara kelembagaan mempersilakan KPK mengusut dugaan keterlibatan oknum hakim PN Jaksel di kasus dugaan suap pengurusan...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator