joomla templates
A+ R A-

Todung Mulya Lubis: Upaya Pelemahan KPK Harus Dilawan

Lizsa Egeham

04 Apr 2017, 06:01 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara Todung Mulya Lubis menilai, bila Revisi UU KPK dilakukan, akan terjadi kemandulan pada lembaga antikorupsi tersebut. Terlebih bila mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun ini, Indonesia masih di angka 37 dalam rentang 0-100.

"Kita memang tak mendapat perbaikan, tahun ini IPK kita 37. Ini masih di bawah 50 dan masih banyak kasus megakorupsi terjadi, seperti e-KTP. Jadi, menurut saya tidak pada tempatnya revisi dilakukan," kata Todung saat memberi dukugannya ke Markas KPK, Kungingan, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2017).\Menurut Todung, contoh kasus e-KTP membuktikan bahwa korupsi merupakan bentuk multisektoral, multifraksi, multipartai. Bila revisi UU KPK terjadi, hal ini akan membuat KPK mengalami krisis. Karena itu, kedatangannya ke KPK dengan merangkul rekan sejawatnya adalah guna memberi masukan moral untuk melawan upaya pelemahan KPK.

"Kita akan beri dukungan moral ke KPK. Semua upaya melemahkan KPK harus dilawan. KPK harus didukung semua masyarakat komit melawan korupsi," tegas dia.

Selain Todung, hadir pula Erry Ryana. Dalam pernyataan sikapnya, mantan pimpinan KPK ini mendesak DPR dan Presiden Jokowi untuk memberi dukungan penuh dengan tetap menjaga independensi KPK.

Selain Todung dan Erry, tokoh pendukung KPK lain turut hadir yakni Dadang Trisasongko, Natalia Soebagjo, HS Dillon, Bambang Harymurti, Betti Alisjahbana, Lelyana Santosa, Tini dan Ismi Hadad, serta Achmad Daniri.

Jangan Utak Atik UU KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, usaha untuk melemahkan KPK harus ditolak secara bersama-sama. Salah satu cara untuk memperkuat lembaga antirasuah itu dengan tidak mengutak-atik UU KPK.

"KPK harus diperkuat dan cara untuk memperkuatnya salah satunya adalah tidak mengutik-utik UU KPK. Tapi disempurnakan dan diperkuat UU Tipikor," tutur Agus di Gedung Wantimpres Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Apabila UU Tipikor ini diperbaiki, dapat mencakup korupsi di private sector, asset recovery, dan illicit enrichment. Hal ini dapat berpengaruh untuk mencegah korupsi di Indonesia. "Kita sudah ratifikasi tapi UU implementasinya perlu segera dibuat dan perbaikannya. UU Tipikor yang mencakup korupsi di private sector, asset recovery, illicit enrichment. Ini lebih masih pencegahan dibanding yang lalu," imbuh dia.

Terakhir, dia berharap agar Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dapat mempercepat akselarasi reformasi birokrasi. "Kami juga mengusulkan bagaimana kita beroperasi juga harus dilakukan perbaikan supaya memperkuat kesepakatan yang kita lakukan dengan MenPan-RB. Kami harap Wantimpres mempercepat akselarasi reformasi birokrasi," tutur Agus.

http://news.liputan6.com/read/2908661/todung-mulya-lubis-upaya-pelemahan-kpk-harus-dilawan

News & Events

Aga Nugraha from LSM IP practice group contributes an article to World Trademark Review magazine issue 67 (June/July 2017)

A ga Nugraha from LSM IP practice group contributes an article to World Trademark Review magazine issue 67 (June/July 2017). The article covers key issues concerning the protection of well-known mar...
Read More ...

Todung Mulya Lubis Kritik Pernyataan Amien Rais soal Sidang Ahok

Putu Merta Surya Putra 03 Mei 2017, 15:00 WIB Liputan6.com, Jakarta - Ahli hukum senior sekaligus aktivis, Todung Mulya Lubis, mempertanyakan sikap tokoh reformasi Amien Rais, yang berharap pengad...
Read More ...

Todung Mulya Lubis: Upaya Pelemahan KPK Harus Dilawan

Lizsa Egeham 04 Apr 2017, 06:01 WIB Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara Todung Mulya Lubis menilai, bila Revisi UU KPK dilakukan, akan terjadi kemandulan ...
Read More ...

LSM Intellectual Property Update 2017 April

LSM Intellectual Property Update 2017 April In this edition of LSM IP Update, we cover some of the important developments in Indonesia intellectual property law and practice from recent months. Fi...
Read More ...

Todung Mulya Lubis: Pengadilan Salah Satu Lembaga Korup di Indonesia

Kamis, 30/03/2017 - 14:24:33 WIB Todung Mulya Lubis JAKARTA-FPC:Praktisi hukum Todung Mulya Lubis masih melihat lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga terkorup. Hal itu dikatakan berdasarkan...
Read More ...

Todung Mulya Lubis Raih Penghargaan dari Berkeley

Kamis, 02 Februari 2017 | 13:52 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Todung Mulya Lubis mendapatkan penghargaan Elise and Walter A. Haas International Award dari Universitas Berkeley, California, atas ...
Read More ...

New Trademark Law: Opportunities, challenges for brand owners

By Aga Nugraha LSM Intellectual Property Practice Group Amid the increasing awareness of the significance of intellectual property (IP) in today’s digital economy, we have seen some promising deve...
Read More ...

Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan

Senin 30 Jan 2017, 23:05 WIB Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan Danu Damarjati - detikNews Jakarta - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai pengganti Patrialis Akbar di pos...
Read More ...

Ujaran kebencian ancam kebhinekaan

Todung Mulya Lubis: Ujaran kebencian ancam kebhinekaan Februari 27, 2017 fokusmedan : Kasus penebaran kebencian atau hate speech di sosial media tengah marak bahkan menjadi trend di Indonesia. Paka...
Read More ...

Hakim Putuskan SKP2 Novel Baswedan Tidak Sah

Kamis, 31 Maret 2016 Hakim memerintahkan kepada termohon agar menyerahkan berkas perkara Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut. Hakim pada gugat...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator