joomla templates
A+ R A-

Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan

Senin 30 Jan 2017, 23:05 WIB
Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan
Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai pengganti Patrialis Akbar di posisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya diisi oleh orang dari latar belakang non-partai politik (parpol). Menurutnya, orang parpol yang menjadi hakim MK berpotensi mengalami konflik kepentingan.

"Saya pribadi melihat orang yang berlatar belakang partai politik sarat konflik kepentingan. Karena memang MK itu sangat banyak berurusan dengan Pilkada, dengan Pemilu, dengan Pilpres. Jadi nanti akan ada benturan kepentingan yang tidak mudah didamaikan," kata Todung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon hakim MK pengganti Patrialis. Patrialis dulu adalah tokoh usulan pemerintah, maka kini pemerintah juga perlu mencari penggantinya. Soal Pansel, Todung mengaku dulu pernah menjadi anggota Pansel semacam itu.

Todung menyatakan hal ini setelah bertemu dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki. Namun pertemuan itu tak membahas soal pengganti Patrialis di MK.

"Kita nggak bicara itu," kata dia.

"Dulu waktu Palguna (I Dewa Gede Palguna) masuk menjadi hakim MK, kan juga ada Pansel. Saya ditunjuk jadi anggota Pansel waktu itu," ujar Todung.

Namun Todung tak tahu-menahu apakah dirinya akan menjadi anggota Pansel kembali atau tidak. "Mana saya tahu," jawabnya.

Yang jelas, dia berharap, hakim MK harus betul-betul kompeten. "Memang idealnya itu betul-betul mengacu kepada keahlian yang bersangkutan. Jadi jangan latar belakang politiknya yang dilihat," tandas Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) ini.
(dnu/dhn)

https://news.detik.com/berita/d-3409574/todung-tokoh-parpol-jadi-hakim-mk-bisa-sarat-kepentingan

News & Events

Aga Nugraha from LSM IP practice group contributes an article to World Trademark Review magazine issue 67 (June/July 2017)

A ga Nugraha from LSM IP practice group contributes an article to World Trademark Review magazine issue 67 (June/July 2017). The article covers key issues concerning the protection of well-known mar...
Read More ...

Todung Mulya Lubis Kritik Pernyataan Amien Rais soal Sidang Ahok

Putu Merta Surya Putra 03 Mei 2017, 15:00 WIB Liputan6.com, Jakarta - Ahli hukum senior sekaligus aktivis, Todung Mulya Lubis, mempertanyakan sikap tokoh reformasi Amien Rais, yang berharap pengad...
Read More ...

Todung Mulya Lubis: Upaya Pelemahan KPK Harus Dilawan

Lizsa Egeham 04 Apr 2017, 06:01 WIB Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara Todung Mulya Lubis menilai, bila Revisi UU KPK dilakukan, akan terjadi kemandulan ...
Read More ...

LSM Intellectual Property Update 2017 April

LSM Intellectual Property Update 2017 April In this edition of LSM IP Update, we cover some of the important developments in Indonesia intellectual property law and practice from recent months. Fi...
Read More ...

Todung Mulya Lubis: Pengadilan Salah Satu Lembaga Korup di Indonesia

Kamis, 30/03/2017 - 14:24:33 WIB Todung Mulya Lubis JAKARTA-FPC:Praktisi hukum Todung Mulya Lubis masih melihat lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga terkorup. Hal itu dikatakan berdasarkan...
Read More ...

Todung Mulya Lubis Raih Penghargaan dari Berkeley

Kamis, 02 Februari 2017 | 13:52 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Todung Mulya Lubis mendapatkan penghargaan Elise and Walter A. Haas International Award dari Universitas Berkeley, California, atas ...
Read More ...

New Trademark Law: Opportunities, challenges for brand owners

By Aga Nugraha LSM Intellectual Property Practice Group Amid the increasing awareness of the significance of intellectual property (IP) in today’s digital economy, we have seen some promising deve...
Read More ...

Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan

Senin 30 Jan 2017, 23:05 WIB Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan Danu Damarjati - detikNews Jakarta - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai pengganti Patrialis Akbar di pos...
Read More ...

Ujaran kebencian ancam kebhinekaan

Todung Mulya Lubis: Ujaran kebencian ancam kebhinekaan Februari 27, 2017 fokusmedan : Kasus penebaran kebencian atau hate speech di sosial media tengah marak bahkan menjadi trend di Indonesia. Paka...
Read More ...

Hakim Putuskan SKP2 Novel Baswedan Tidak Sah

Kamis, 31 Maret 2016 Hakim memerintahkan kepada termohon agar menyerahkan berkas perkara Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut. Hakim pada gugat...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator