joomla templates
A+ R A-

Kasus Dihentikan, Pengacara Novel: Ini Cara yang Benar

Senin, 22 Pebruari 2016
 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas perkara yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan terkait kasus tindak penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004.
 
"Diputuskan penangangan perkara Novel Baswedan dihentikan penuntutannya dengan alasan karena tidak cukup bukti. Dan demi hukum karena sudah kedaluwarsa kasus tersebut," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Jakarta, Senin (22/2).
 
Noor Rachmad mengatakan SKPP itu ditandatangani langsung oleh Kejati Bengkulu dengan nomor putusan B-03/N.7.10/EP.I/02/2016. Menurutnya, dengan diterbitkannya SKPP tersebut, maka penanganan kasus dengan tersangka Novel Baswedan sudah selesai.
 
Alasan terbitnya SKPP ini karena kedaluwarsa kasus tersebut. Kasus itu terjadi pada 18 Februari 2004. Kemudian, sesuai Pasal 79 KUHP yang menyebutkan kalau ancaman terhadap seseorang tiga tahun penjara maka kedaluwarsanya 12 tahun. "Maka kedaluwarsanya pada 19 Februari 2016," kata Noor Rachmad.
 
Ia juga menyebutkan dalam mengambil keputusan itu murni hukum alias tidak ada intervensi dari pihak manapun. "Kita menangani secara profesional, tidak ada yang namanya intervensi itu," tegasnya.
 
Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) itu tak menampik bahwa perkara tersebut sempat dilimpahkan ke pengadilan. Namun belakangan ada keraguan dari jaksa penuntut umum. "Seharusnya yang namanya masuk ke pengadilan harus ada keyakinan dari penuntut umum," ucapnya.
 
Karena itu, dari hasil diskusi yang panjang maka memperoleh keyakinan adanya keraguan dalam melanjutkan perkara itu. Akhirnya kasus dihentikan dengan diterbitkannya SKPP. Kemudian, lanjut Noor Rachmad, Kejagung juga mempersilakan pihak yang keberatan atas terbitnya SKPP ini untuk mengajukan gugatan praperadilan.
 
"Kalau ada bukti lebih kuat atau novum baru, silakan diajukan kembali. Ini mekanisme kok," katanya.
 
Terpisah, kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu dalam siaran persnya mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Menurutnya, terbitnya SKPP itu merupakan cara yang benar dalam menyikapi persoalan yang dihadapi Novel. Selain kedaluwarsa, SKPP terbit juga karena tidak cukup bukti dalam kasus itu.
 
“Memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP),” tulis Muji.
 
Selain itu, lanjut Muji, keluarnya SKPP ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar kasus Novel diselesaikan hanya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. “Kejaksaan/jaksa penuntut umum sebagai “dominus litis” dalam perkara pidana telah melaksanakan tugasnya yakni memeriksa dan mengoreksi penyidikan oleh Kepolisian,” katanya.
 
Bahkan, Muji menambahkan, keluarnya SKPP juga sejalan dengan temuan dan rekomendasi Ombudsman RI yang intinya terdapat sejumlah pelanggaran mal administrasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus Novel. Menurutnya, terbitnya SKPP ini juga menjadi preseden yang baik dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi lainnya.
 
“Keluarnya SKPP terhadap perkara NB (Novel Baswedan) merupakan langkah maju dan preseden positif untuk menyelesaikan kriminalisasi bagi Bambang Widjoyanto, Abraham Samad, Denny Indrayana, Emerson Yuntho, Erwin Natosmal dan pegiat antikorupsi lainnya,” tutup Muji.
 
 

News & Events

Todung Mulya Lubis: Pengadilan Salah Satu Lembaga Korup di Indonesia

Kamis, 30/03/2017 - 14:24:33 WIB Todung Mulya Lubis JAKARTA-FPC:Praktisi hukum Todung Mulya Lubis masih melihat lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga terkorup. Hal itu dikatakan berdasarkan...
Read More ...

Todung Mulya Lubis Raih Penghargaan dari Berkeley

Kamis, 02 Februari 2017 | 13:52 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Todung Mulya Lubis mendapatkan penghargaan Elise and Walter A. Haas International Award dari Universitas Berkeley, California, atas ...
Read More ...

New Trademark Law: Opportunities, challenges for brand owners

By Aga Nugraha LSM Intellectual Property Practice Group Amid the increasing awareness of the significance of intellectual property (IP) in today’s digital economy, we have seen some promising deve...
Read More ...

Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan

Senin 30 Jan 2017, 23:05 WIB Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan Danu Damarjati - detikNews Jakarta - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai pengganti Patrialis Akbar di pos...
Read More ...

Ujaran kebencian ancam kebhinekaan

Todung Mulya Lubis: Ujaran kebencian ancam kebhinekaan Februari 27, 2017 fokusmedan : Kasus penebaran kebencian atau hate speech di sosial media tengah marak bahkan menjadi trend di Indonesia. Paka...
Read More ...

Hakim Putuskan SKP2 Novel Baswedan Tidak Sah

Kamis, 31 Maret 2016 Hakim memerintahkan kepada termohon agar menyerahkan berkas perkara Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut. Hakim pada gugat...
Read More ...

Kasus Dihentikan, Pengacara Novel: Ini Cara yang Benar

Senin, 22 Pebruari 2016   Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas perkara yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan terkait ...
Read More ...

KPK berjuang keras supaya Novel tidak disidangkan

Senin, 1 Februari 2016 14:52 WIB | 5.092 Views Pewarta: Desca Lidya Natalia Jakarta (ANTARA News) - Kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan mengaku KPK ingin kasus Novel tidak sampai di persidangan...
Read More ...

Di Balik Tuntutan Rp 56 Miliar Kasus Airbag Honda City

Otosia.com - PT Honda Prospect Motor dikabarkan digugat oleh orang tua dari pengendara Honda City setelah airbag sedan tersebut tidak mengembang kala tabrakan di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan ...
Read More ...

Tak Bisa Akses Dokumen, Pemegang Saham Gugat Direksi PT Dextam Direksi PT Dextam merasa sudah tidak diurusi oleh pemegang saham.

Senin, 08 Desember 2014 Shimizu Corporation menggugat Direksi dan Dewan Komisaris PT Dextam Contractors atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara Nom...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator