joomla templates
A+ R A-

Kasus Dihentikan, Pengacara Novel: Ini Cara yang Benar

Senin, 22 Pebruari 2016
 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas perkara yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan terkait kasus tindak penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004.
 
"Diputuskan penangangan perkara Novel Baswedan dihentikan penuntutannya dengan alasan karena tidak cukup bukti. Dan demi hukum karena sudah kedaluwarsa kasus tersebut," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Jakarta, Senin (22/2).
 
Noor Rachmad mengatakan SKPP itu ditandatangani langsung oleh Kejati Bengkulu dengan nomor putusan B-03/N.7.10/EP.I/02/2016. Menurutnya, dengan diterbitkannya SKPP tersebut, maka penanganan kasus dengan tersangka Novel Baswedan sudah selesai.
 
Alasan terbitnya SKPP ini karena kedaluwarsa kasus tersebut. Kasus itu terjadi pada 18 Februari 2004. Kemudian, sesuai Pasal 79 KUHP yang menyebutkan kalau ancaman terhadap seseorang tiga tahun penjara maka kedaluwarsanya 12 tahun. "Maka kedaluwarsanya pada 19 Februari 2016," kata Noor Rachmad.
 
Ia juga menyebutkan dalam mengambil keputusan itu murni hukum alias tidak ada intervensi dari pihak manapun. "Kita menangani secara profesional, tidak ada yang namanya intervensi itu," tegasnya.
 
Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) itu tak menampik bahwa perkara tersebut sempat dilimpahkan ke pengadilan. Namun belakangan ada keraguan dari jaksa penuntut umum. "Seharusnya yang namanya masuk ke pengadilan harus ada keyakinan dari penuntut umum," ucapnya.
 
Karena itu, dari hasil diskusi yang panjang maka memperoleh keyakinan adanya keraguan dalam melanjutkan perkara itu. Akhirnya kasus dihentikan dengan diterbitkannya SKPP. Kemudian, lanjut Noor Rachmad, Kejagung juga mempersilakan pihak yang keberatan atas terbitnya SKPP ini untuk mengajukan gugatan praperadilan.
 
"Kalau ada bukti lebih kuat atau novum baru, silakan diajukan kembali. Ini mekanisme kok," katanya.
 
Terpisah, kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu dalam siaran persnya mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Menurutnya, terbitnya SKPP itu merupakan cara yang benar dalam menyikapi persoalan yang dihadapi Novel. Selain kedaluwarsa, SKPP terbit juga karena tidak cukup bukti dalam kasus itu.
 
“Memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP),” tulis Muji.
 
Selain itu, lanjut Muji, keluarnya SKPP ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar kasus Novel diselesaikan hanya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. “Kejaksaan/jaksa penuntut umum sebagai “dominus litis” dalam perkara pidana telah melaksanakan tugasnya yakni memeriksa dan mengoreksi penyidikan oleh Kepolisian,” katanya.
 
Bahkan, Muji menambahkan, keluarnya SKPP juga sejalan dengan temuan dan rekomendasi Ombudsman RI yang intinya terdapat sejumlah pelanggaran mal administrasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus Novel. Menurutnya, terbitnya SKPP ini juga menjadi preseden yang baik dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi lainnya.
 
“Keluarnya SKPP terhadap perkara NB (Novel Baswedan) merupakan langkah maju dan preseden positif untuk menyelesaikan kriminalisasi bagi Bambang Widjoyanto, Abraham Samad, Denny Indrayana, Emerson Yuntho, Erwin Natosmal dan pegiat antikorupsi lainnya,” tutup Muji.
 
 

News & Events

Praperadilan Super Yacht, Pengacara: Equanimity Tak Terkait Pidana di AS

Nafiysul Qodar Jakarta, 09 Apr 2018 Liputan6.com, Jakarta - Equanimity Cayman Ltd selaku pemilik super yacht yang disita Bareskrim Polri di perairan Bali mengajukan gugatan praperadilan....
Read More ...

Presiden Jokowi Lantik 17 Dubes Baru RI untuk Negara Sahabat

20/02/2018 JAKARTA- Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 20 Februari 2018, melantik dan mengambil sumpah 17 duta besar baru Republik Indonesia (RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan ketuju...
Read More ...

Yap Thiam Hien Foundation holds third human rights lecture

The Jakarta Post Jakarta | Tue, December 5, 2017 | 08:33 am The Yap Thiam Hien Foundation invited human rights professor Eric Stover of the University of California, Berkeley School of Law to its th...
Read More ...

Soliditas dan Komitmen, Penting Bagi Komnas HAM ke Depan

Sabtu, 09 December 2017 Masa jabatan ketua sudah diubah. Ady Thea DA Advokat senior yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM), Todung Mulya Lubis dan sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Robertus R...
Read More ...

Fair play

Todung Mulya Lubis, Founder and Senior Partner Lubis Santosa & Maramis A while back, I arbitrated a dispute over mining consessions between an Indonesian company and their foreign counterpart. T...
Read More ...

Todung Sebut Tak Mudah Menghapus Hukuman Mati di Indonesia

Yohanes Antonius Selasa, 19 Desember 2017  AKURAT.CO, Pakar hukum pidana sekaligus Ketua Badan Pengurus Amnesty International Indonesia Todung Mulya Lubis menilai saat ini pemerintah sedang b...
Read More ...

Profesor California Beri Kuliah Umum Tentang HAM di Unsyiah

By Redaksi - 06/12/2017 ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Yayasan Yap Thiam Hien menggelar kuliah umum yang menghadirkan Prof. Eric Stover, Human Rights Center dari...
Read More ...

LSM IP News - November 2017

On 04-07 November 2017, Head of LSM Intellectual Property (“IP”) Group, Mr. Aga Nugraha, attended the 67th Asian Patent Attorney Association (“APAA”) Council Meeting in Auckland, New Zealand. ...
Read More ...

Indeks Negara Hukum Indonesia Tidak Mengalami Kemajuan

Todung Mulya Lubis: Indeks Negara Hukum Indonesia Tidak Mengalami Kemajuan Selasa, 5 September 2017  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indeks negara hukum Indonesia tahun 2016 masih dikatakan belum men...
Read More ...

LSM Intellectual Property Law & Practice Update 2017 September

In this edition of LSM IP Update, we cover some of the important developments and interesting issues in Indonesia intellectual property law and practice from recent months. First, in the wake of rec...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator