joomla templates
A+ R A-

Asset Recoveries

book

Beberapa waktu lalu, Colin Joseph, pengacara dari kantor hukum Kendall Freeman, London, menulis e-mail kepada Emmy Hafild. E-mail itu juga dikirim ke alamat saya. Pengacara itu menghidupkan kembali gagasan untuk mengejar kekayaan negara yang raib ke luar negeri pada zaman pemerintahan Soeharto.

Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya karena pemerintahan baru berkali-kali mengatakan, pemberantasan korupsi akan serius dilakukan di mana Presiden sendiri akan memimpin operasi pemberantasan korupsi itu.

Janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu terdengar jauh keluar Indonesia dan bergema di Kongres Tahunan Transparency International di Kenya, Oktober silam. Pengacara itu juga mengatakan, pasca jatuhnya Soeharto, beberapa orang pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati sudah bicara dengan kantor hukum Kendall Freeman, tetapi tak ada follow up. Mungkin pembicaraan itu hanya bagian shopping yang dilakukan, sementara tak pernah ada putusan untuk mengupayakan pengembalian aset negara yang telah raib.

Gagasan asset recoveries bukan hal baru. Gagasan ini pernah diperbincangkan dalam beberapa pertemuan. Saya sendiri pernah diminta oleh Jaksa Agung untuk memimpin suatu diskusi terbatas dengan Senator Salonga yang menjadi motor pengejaran asset recoveries di Filipina. Senator Salonga dengan amat gigih mengejar jejak-jejak kekayaan Marcos di seluruh jagat ini meski harus diakui tingkat keberhasilan pengejaran itu tidak seberapa. Namun, Senator Salonga mengatakan, pengejaran itu telah membuat korupsi dan pemindahan aset ke luar negeri semakin sulit dilakukan. Berbagai pengawasan dilembagakan, kerja sama bilateral serta multilateral pada akhirnya berperan sebagai kendala yang menyulitkan pemindahan asset ke luar negeri.

Di banyak negara lain, terutama negara-negara transisi yang keluar dari cengkeraman pemerintahan otoriter, telah melakukan asset recoveries, seperti di Ukraina, Nigeria, dan Mozambik. Kiranya usaha ini wajar dilakukan karena kekayaan rakyat Indonesia yang raib ke luar negeri, jika kita percaya pada laporan berbagai lembaga internasional termasuk Transparency International, termasuk yang paling besar jumlahnya.

Namun, enam tahun setelah Soeharto turun tahta, kita tak pernah melihat ada keputusan politik yang dibuat untuk mengejar aset yang dilarikan ke luar negeri. Satu-satunya penjelasan adalah pemerintahan pasca-Soeharto tak sepenuhnya bisa dipisahkan dari pemerintahan Soeharto. Artinya, mereka yang berkuasa sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono adalah mereka yang, langsung atau tidak langsung, bagian kelompok dari lingkaran pemerintahan Soeharto. Saya khawatir ada kepentingan berkesinambungan untuk tidak mengejar aset yang sudah dilarikan ke luar negeri.

Ada tiga alasan mengapa saya tak sepenuhnya antusias dengan e-mail Colin Joseph itu. Pertama, Presiden Yudhoyono sendiri sudah mengatakan, dia tidak ingin melihat ke belakang. Pemberantasan korupsi adalah urusan masa depan. Hal ini dikatakan di hadapan banyak pengusaha tak lama setelah terpilih sebagai Presiden. Sementara asset recoveries adalah urusan kejahatan ekonomi masa lalu. Jadi, bagaimana kita akan mengejar aset yang sudah tak ada jejaknya?

Kedua, pemerintah yang ingin berpihak pada bisnis, sudah merencanakan pemutihan pajak dan pengampunan utang bagi para pengusaha. Dalam konteks ini asset recoveries bertentangan dengan semangat pro bisnis apalagi aset yang akan dikejar itu berhubungan dengan pengusaha yang sedang dielus-elus pemerintah.

Ketiga, biaya untuk mengejar aset itu tidaklah kecil, dan pemerintah tampaknya tak mau membiayai asset recoveries itu. Biaya ini jauh lebih mahal karena perpindahan aset dengan berbagai rekayasa dan transaksi yang sifatnya “pemutihan” sudah dilakukan dengan sempurna sehingga upaya hukum yang akan dilakukan akan membutuhkan waktu lama. Jangan-jangan asetnya tak ditemukan, tetapi legal fee-nya menumpuk tinggi. Alhasil para foreign lawyers yang panen.

Perang melawan korupsi memang tidak sederhana. Korupsi bukan lagi kejahatan lokal dan/atau nasional. Korupsi telah menjadi kejahatan transnasional karena bisnis sudah bersifat transnasional, cross border. Canggihnya transaksi bisnis internasional telah memfasilitasi berbagai bentuk money laundering yang akhirnya memutihkan semua uang-uang haram itu. Karena itu, pemerintah harus membuka wawasan pemberantasan korupsi untuk keluar dari kacamata sempit yang sifatnya lokal dan nasional.

Perang melawan korupsi yang hanya bermain-main pada skala lokal dan nasional adalah perang setengah-setengah, karena itu hasilnya juga setengah-setengah. Lebih jelek, kita hanya mampu menghajar koruptor model pimpro atau anggota DPRD provinsi atau kabupaten, sementara koruptor yang lihai dan canggih melenggang meninggalkan negeri ini. Diakui atau tidak, korupsi akhirnya telah menjadi fenomena global yang menuntut pemahaman global pula.

Dalam perang melawan korupsi, yang kini diperlukan adalah leadership. Kita sudah punya semua perangkat legislasi yang bisa didayagunakan seperti UU No 31/1999 yo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga ada UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga ada peraturan perundangan lain yang menunjang semua tindakan pemberantasan korupsi.

Selain itu pada tataran internasional kita sudah menandatangani UN Convention Against Corruption yang amat komprehensif dalam langkah pemberantasan korupsinya, baik dari sisi pidana maupun perdata. Salah satu bab dari konvensi ini mengatur mengenai asset recoveries yang amat rinci mewajibkan semua negara untuk bekerja sama sehingga perpindahan aset bisa direkam dan dimonitor.

Jika kita teliti membaca pasal-pasal dalam bab tentang asset recoveries, maka hampir semua aset yang raib bisa dikejar, apalagi karena semua pengadilan diminta untuk saling membantu. Pertanyaannya, apakah konvensi ini sudah dipelajari dengan amat mendalam, dan apakah ada kemauan politik untuk mulai mendayagunakan konvensi ini?

E-mail Colin Joseph ditulis dalam semangat konvensi ini, dan dia berhak untuk antusias karena iklim pemberantasan korupsi pada tingkat global memang kian dinamis. Lihat semua kampanye good governance yang dilakukan berbagai lembaga keuangan internasional yang salah satu tujuannya adalah untuk membangun suatu sistem yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Lihat kampanye membangun pulau-pulau integritas (integrity islands) dalam tubuh-tubuh pemerintahan yang dilakukan Transparency International? Semua ini membutuhkan sikap politik yang tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita masih menunggu.

Kompas, Selasa, 7 Desember 2004

Articles

Pesan Lawyer Senior Saat Bicara Radikalisme

Jumat, 16 Juni 2017 Sebagian pihak memandang kondisi kebhinnekaan Indonesia saat ini berbeda dengan era sebelumnya. Di era sebelumnya, kondisi rasa persatuan dan kesatuan Indonesia sangat kuat tanpa...
Read More ...

Buyat Case - Economic Growth versus Environtment

The Buyat Bay case reflects the never ending tension between the concept of economic growth on the one hand and that of environmental management on the other. This is a classical tension that can n...
Read More ...

Asset Recoveries

Beberapa waktu lalu, Colin Joseph, pengacara dari kantor hukum Kendall Freeman, London, menulis e-mail kepada Emmy Hafild. E-mail itu juga dikirim ke alamat saya. Pengacara itu menghidupkan kembali...
Read More ...

The Necessity for Corporate Social Responsibility

In the past, various groups in society believed that the business and social worlds were two separate and opposing poles. They assumed that business was definitely in contradiction to social matter...
Read More ...

Indonesia Infrastructure Financing and Legal Certainty

Following January's successful Infrastructure Summit 2005 the government will soon be tendering specific infrastructure projects. In seeking to attract foreign investors, the government will need t...
Read More ...

Tactics to Delay Settlement of Dispute Will Eventually Backfire

When Susilo Bambang Yudhoyono’s administration took over the government, one of the items in its first-100-day agenda, as put forward by coordinating Minister for the Economy Aburizal Bakrie, was...
Read More ...

Tantangan Global Penegakan Hukum

Bagaimana kita memahami tantangan global penegakan hukum? Cara paling mudah adalah memahaminya melalui kasus-kasus, dan untuk itu dibawah ini akan dituliskan 3 (tiga) kasus hukum yang memiliki dime...
Read More ...

Infrastruktur dan Kepastian Hukum

MENYUSUL penyelenggaraan Infrastructure Summit, Januari 2005, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan proses tender untuk sejumlah proyek infrastruktur. Penyelenggaraan proyek infrastruktur dih...
Read More ...

Karaha Bodas, Sampai Kapan

Berita mengenai Karaha Bodas muncul kembali dimana Pertamina diharuskan membayar klaim Karaha Bodas akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat pad...
Read More ...

Judicial Corruption: Where Are We Going?

Frans Winarta’s article on judicial corruption (The Jakarta Post, Oct. 31, 2005) lays much of the blame for the tragic state of the Indonesian judiciary precisely where it belongs - with those in...
Read More ...

Investing Legal Certainty for Better Investment Climate

The abundance of natural resources and attractive investment opportunity in Indonesia have not made this country the sweetheart of the investor. Since 1999, foreign direct investments flowing into ...
Read More ...

"WHISTLE BLOWER" DUA JUTA DOLLAR

Wakil Direktur Kebijakan Koordinasi dari Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Korea Selatan Nona Seon Yim mengatakan, di negerinya, whistle blower atau peniup peluit bisa mendapat reward dua jut...
Read More ...

Quo Vadis Negara Hukum (Indonesia)

Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum (re...
Read More ...

Pertamina's Tanker Sales Brought Profit

The Business Competition Supervisory Comission (KPPU) ruled on March 3 that Pertamina, Frontline (one of the largest independent operators of supertankers in the world) and Goldman Sachs (a global ...
Read More ...

Inkonstitutionalitas Hukuman Mati

Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang ko...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator