joomla templates
A+ R A-

News Events

Pengadilan izinkan Shimizu gelar RUPS PT Dextam

E-mail Print PDF

Kontan.co.id, Selasa, 13 Mei 2014

JAKARTA. Perusahaan asal Jepang, Shimizu Corporation ternyata tengah bersengketa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Shimizu melayangkan gugatan terhadap Direksi PT Dextam Contractors dan Dewan Komisaris PT Dextam Contractor. Mereka berturut-turut sebagai tergugat I dan II. Gugatan ini didaftarkan dengan nomor pendaftaran 12, tertanggal 16 Januari 2014.

Sengketa ini telah memasuki tahap putusan pada Kamis (8/5) kemarin. Ketua majelis hakim Didiek Riyono Putro mengabulkan gugatan Shimizu dan memberikan izin untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT Dextam. "Menetapkan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujarnya.

Majelis memberikan izin kepada Shimizu melakukan pemanggilan RUPS luar biasa Dextam dalam jangka waktu paling lambat 15 hari sebelum tanggal RUPS. Sebelumnya, Shimizu memohon diberikan izin melakukan sendiri RUPS dalam jangka waktu paling lama 10 hari sebelum RUPS.

Atas putusan itu, kuasa hukum Dextam Aldy Dio Bayu mengatakan pihaknya akan menyampaikan putusan itu kepada kleinnya. "Kita belum tahu apakah akan melakukan upaya hukum lain apa tidak," ujarnya usai sidang.

Sementara kuasa hukum Shimizu Ahmad Irfan Arifin dari kantor kuasa hukum Lubis, Santosa & Maramis Law Firm, enggan mengomentari gugatan ini. "Kami tidak bisa mengomentari kasus ini," elaknya.

Shimizu merupakan pemegang saham Dextam sebanyak 490 saham atau seluruhnya mewakili 49% dari jumlah total saham Dextam. Berdasarkan berkas gugatan yang diperoleh KONTAN, Shimizu menggugat agar pengadilan memberikan izin untuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa Dextam.

Shimizu beralasan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 2 dan 2 huruf a jo pasal 78 ayat 1 dan 4 UUP, pemegang saham atau beberapa pemegang saham suatu perseroan yang mewakili satu persepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham berhak meminta kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS.

Pada 21 Oktober 2013, Shimizu telah menyampaikan permintaan tertulis kepada Direksi dan Dewan Komisaris Dextam agar bisa menyelenggarakan RUPS. Acaranya adalah meminta alasan kegagalan direksi Dextam dalam memberikan dokumen yang diminta oleh Shimizu sebagai pemegang saham.

Selain itu, meminta penjelasan dari direksi Dextam mengenai keberadaan serta status dari masing-masing dokumen yang diminta dan terakhir adalah meminta penjelasan dari direksi atas pelaksanaan kewajiban direksi sehubungan dengan keterlibatan perseroan dalam pekara-perkara di Indonesia dan pemenuhan kewajiban perizinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia bagi perseroan.

Namun permohonan itu tidak diindahkan oleh direksi. Karena itu, Shimizu menyampaikan kembali permintaan RUPS kepada dewan komisaris dan juga tidak diindahkan. Padahal keterangan direksi tersebut sangat dibutuhkan oleh Shimizu sebagai pemegang saham. Karena itu, Shimizu meminta pengadilan mengabulkan permohonannya sehingga dapat menggelar RUPS.

Atas gugatan itu, kuasa hukum Dextam Aldy menilai permohonan RUPS tersebut tidak mendesak dilakukan dan itu hanya untuk kepentingan Shimizu pribadi. Selain itu, direksi berwenang dan wajib mengambil kebijakan yang menurut direksi tepat dengan segala risiko yang telah diperhitungkan.

http://nasional.kontan.co.id/news/pengadilan-izinkan-shimizu-gelar-rups-pt-dextam

Penahanan menejer diperpanjang, Coca-Cola heran

E-mail Print PDF

Kontan.co.id, Selasa 31 Maret 2015

JAKARTA. Kasus hukum yang menjerat Manager Manufacturing PT Coca Cola Bottling Indonesia (CCBI) Pabrik Sumedang, Ilman Sabri oleh Pengadilan Negeri Sumedang terus berlanjut. Apalagi masa penahanan Ilman terus diperpanjang.

Head of Corporate Affair Coca-Cola Amatil Indonesia, Wilson Siahaan ketika dihubungi KONTAN mengaku heran dengan perpanjangan masa tahanan Ilman Sabri. Menurutnya dasar hukum untuk melakukan penahanan telah dibatalkan oleh MK namun tetap dibenarkan oleh majelis hakim. Kendati demikian, ia tetap menghormati keputusan majelis hakim dan memilih untuk tetap mengikuti proses persidangannya.

"Dasar hukum sudah dibatalkkan MK tapi tetap melakukan penahanan. Kami juga bingung, karena ini aneh tapi nyata. Kami ikuti saja persidangannya," ujar Wilson. Perkara pidana dengan No. 13/Pid.B/2015/Pn.Smd ini telah memasuki agenda putusan sela pada Rabu (13/3). Ketua majelis hakim Dodong Iman Rusdiani yang membacakan isi amar putusan sela menuturkan bahwa PN Sumedang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan ke pemeriksaan pokok perkara guna menilai apakah perkara yang menyeret CCBI ini mengandung unsur administrasi.

CCBI terlibat kasus pengelolaan air tanah ilegal di fasilitas produksi Coca-Cola di Sumedang, Jawa Barat. Diketahui pengambilan air tanah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengambilan air untuk delapan sumur bor karena Surat Izin Penggunaan Air (SIPA) yang telah mati sejak 2011. Buntut dari kasus ini, Manager Manufacturing PT Coca Cola Bottling Indonesia (CCBI), Ilman Sabri ditetapkan menjadi terdakwa dan kasusnya telah bergulir di PN Sumedang sejak April 2014.

Kuasa hukum CCBI, Leonard Arpan Aritonang menilai dasar hukum penahanan Ilman Sabri oleh PN Sumedang tidak berkekuatan hukum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) pada 18 Februari 2015 lalu. "Penetapan penahanan dengan jelas didasarkan pada Undang-undang No 7 Tahun 2004 yang sudah dinyatakan tidak berlaku mengikat oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015 kemarin. Ini artinya, tidak ada landasan hukum untuk melakukan penahanan," ujar Leonard kepada KONTAN, Jumat (27/3).

Berdasarkan surat penetapan penahanan dengan No. K-18/Pen.Pid/2015/PN.Smd yang diperoleh KONTAN, PN Sumedang menggunakan pasal 94 ayat (1) dan (3) serta pasal 96 ayat (2) UU No. 7/2004 tentang SDA untuk menjerat terdakwa. Surat penetapan ini ditetapkan pada 10 Maret 2015 dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Dodong Iman Rusdani. Penahanan Ilman Sabri telah dilakukan sejak 28 Januari 2015-14 Februari 2015 sebagai tahanan kota Sumedang. Masa penahanan kemudian diperpanjang dua kali yakni hingga 14 Maret 2015 dan terakhir sampai dengan 13 Mei 2015 atau selama 60 hari terhitung sejak 15 Maret 2015. Masa tahanan tersebut diperpanjang dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pengelolaan air tanah ilegal di fasilitas produksi Coca cola yang masih bergulir di PN Sumedang.

http://nasional.kontan.co.id/news/penahanan-menejer-diperpanjang-coca-cola-heran

Pengacara Tuding Ada Suap dalam Kasus Bali Nine

E-mail Print PDF

Senin, 16 Februari 2015

VIVA.co.id - Dua gembong narkoba Bali Nine tidak kehabisan akal untuk mengulur waktu eksekusi. Setelah sebelumnya Peninjauan Kembali (PK) kedua mereka ditolak Pengadilan Denpasar, maka kini pengacara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Todung Mulya Lubis melontarkan pernyataan mengejutkan.

Harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH) Minggu, 15 Februari 2015 melansir Todung menuding ada pelanggaran etik dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia. Dia menyebut, 6 hakim yang menyidangkan kasus kliennya sempat meminta suap sebagai imbalan hukuman yang lebih ringan.

Tuduhan itu kemudian dia sampaikan secara tertulis kepada Kejaksaan Agung. Selain itu, dalam surat yang ditulis Todung, juga menyebut adanya tekanan dari beberapa pihak supaya pengadilan menjatuhkan vonis mati bagi kliennya.

Todung juga meminta kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo agar dua kliennya untuk sementara ditunda eksekusinya. Sebab, saat ini ada tuntutan hukum yang sedang diproses. Sehingga, masih ada kemungkinan eksekusi bagi kliennya ditunda sementara waktu.

Terkait tuduhan adanya tawaran suap, Perdana Menteri Tony Abbott menolak berkomentar. BBC melansir kendati proses eksekusi kian dekat namun Pemerintah Australia tetap melakukan representasi kepada Indonesia.

"Yang kami pahami yaitu masih ada opsi hukum yang masih terbuka bagi kedua warga Australia ini dan tim pengacara mereka," ungkap pemimpin Partai Liberal itu.

Dia menambahkan, hingga semua opsi hukum itu diproses, maka Indonesia seharusnya tidak mengeksekusi Chan dan Sukumaran.

Menteri Luar Negeri, Julie Bishop, juga enggan mengomentari mengenai surat yang diajukan tim pengacara Bali Nine soal adanya suap. Namun, dia mengaku telah mendengar adanya tuduhan serius tersebut.

Rencananya Chan dan Sukumaran akan dieksekusi pada bulan ini. Pada hari ini, Kejaksaan Agung telah melakukan rapat untuk membahas detail proses eksekusi dengan beberapa Kedutaan di mana warganya akan ikut dieksekusi di tahap kedua.

Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia terkait tuduhan suap itu.

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/590870-pengacara-tuding-ada-suap-dalam-kasus-bali-nine

Lawsuit may hamper MRT construction

E-mail Print PDF

The Jakarta Post

Jakarta Saturday, September 27 2014

A lawsuit against Japanese company Shimizu Corporation — which is involved in the ongoing construction of the MRT project in Jakarta — by local company PT Dextam Contractors may hamper the construction, Shimizu’s lawyers said.
 
Shimizu is one of five firms that won a tender to construct the MRT system, along with other Japanese firms and state-owned firms.
 
Dextam filed three civil lawsuits against Shimizu last year for allegedly “violating its working contract”. While two cases have been dismissed, one case, in which Dextam has demanded that Shimizu must not be involved in any ongoing construction projects — including the MRT project — without including Dextam, is still ongoing at the Central Jakarta District Court.
 
According to one of Shimizu’s lawyers, Todung Mulya Lubis, the lawsuit — if upheld — would negatively affect the MRT project.
 
“If the Central Jakarta District Court grants Dextam’s demands, the MRT project will be hampered because Shimizu, which is one of the lead contractors in the project, must back out. The project must conduct another tender to find a capable contractor to finish the job,” Todung said during a press conference in Central Jakarta recently.
 
Dextam is a joint venture established by Shimizu and local developer PT Gofri Megah Tiara.
 
“It seems that Dextam is purposely trying to hamper the MRT project,” Todung said.
 
He added that Shimizu had not violated the working contract.
 
“Dextam claims that according to our working contract, Shimizu as a foreign company must always include Dextam as the local joint-venture company in every construction project. This is not true,” he said.
 
Moreover, another lawyer for Shimizu, Ahmad Irfan Arifin, said that the company had cut cooperation with Dextam since 2005.
 
“Shimizu directors have not been involved with Dextam since 2005. Therefore, Dextam’s reasoning does not make sense,” Irfan said.
 
Meanwhile, Dextam’s lawyer, Aldy Dio, denied that Shimizu was no longer involved with Dextam.
 
“Shimizu still holds 49 percent of Dextam’s shares. Therefore it is untrue if Shimizu says that it is not involved with Dextam,” Aldy told The Jakarta Post.
 
Moreover, Aldy also denied that Dextam was purposely complicating the MRT project.
 
“That is not true. Dextam is merely demanding that Shimizu take responsibility for violating the working contract. We are not specifically targeting the MRT project. The project just happens to be something that Shimizu is currently working on,” he said.
 
The construction of the first phase of the MRT track is being funded by a ¥125 billion (US$1,14 billion) loan from the Japan International Cooperation Agency (JICA).
 
The track will have six underground stations, seven elevated stations and the capacity to accommodate up to 173,000 passengers per day. The first phase of work requires Rp 3.6 trillion ($298,8 million) in funding
 
Dewanti A. Wardhani - The Jakarta Post
 

Konflik Internal Shimizu-Dextam, Proyek MRT Terancam Terhenti

E-mail Print PDF

Kamis, 25 September 2014

Jakarta - Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang saat ini sudah memasuki tahap pembangunan stasiun bawah tanah terancam terhenti. Karena salah satu perusahaan pemenang tender konstruksi layang, Shimizu Corporation sedang menghadapi konflik internal pemegang saham dengan PT Dextam Contractors.

Shimizu Corporation merupakan perusahaan yang masuk dalam Konsorsium Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi sebagai pemenang lelang proyek Konstruksi Layang (Surface Section) CP 103 senilai 10 miliar yen. Durasi waktu pengerjaan konstruksi selama 243 minggu.

Kuasa hukum Shimizu dari LSM (Lubis, Santosa, dan Maramis) Law Firm, Todung Mulya Lubis mengatakan saat ini kliennya, Shimizu Corporation sedang melakukan proyek penting bagi warga Jakarta. Yaitu pembangunan transportasi massal berbasis rel, MRT.

“Ini proyek nasional dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak mungkin proyek ini terhenti atau tidak dilaksanakan. Karena pembangunan MRT sudah ditunggu-tunggu selama puluhan tahun,” kata Todung Mulya Lubis dalam jumpa persnya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).

Namun, lanjutnya, pembangunan mega proyek MRT ini terancam terhenti atau tertunda dalam waktu lama dengan adanya gugatan yang diajukan PT Dextam Contractors, selaku mitra lokal Shimizu di Indonesia.

Dextam mengajukan tiga gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 213, 214 dan 215. Untuk perkara 213 dan 214, PN Jakarta Pusat sudah mengeluarkan putusan sela pada 2 September 2014. Yaitu menolak gugatan PT Dextam karena PN Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi secara absolut atau tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus kedua perkara tersebut.

Perkara terakhir yang diajukan Dextam dan masih berjalan di PN Jakarta Pusat adalah perkara no. 215/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst atau perkara no. 215.

“Perkara 215 ini dikhawatirkan akan memiliki dampak terhadap kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek MRT karena di dalam perkara ini, Dextam meminta Shimizu tidak dilibatkan dalam proyek MRT. Padahal Shimizu sudah dinyatakan sebagai pemenang tender lelang oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Sayangnya, dalam putusan sela PN Jakarta Pusat untuk perkara No. 215 pada 2 September, majelis hakim memutuskan menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Shimizu. Pihaknya menyayangkan putusan sela tersebut, namun LSM dan Shimizu tetap menghargai putusan yang telah diambil dan tetap mematuhi ketentuan hukum acara yang berlaku.

“Terhadap putusan sela itu, kami telah mengajukan persyaratan banding pada tanggal 4 September di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat. Saat ini, kami sedang mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan guna mendukung argumentasi Shimizu dalam pokok perkara,” ungkapnya.

Todung yakin gugatan yang diajukan PT Dextam dalam perkara no. 215 tidak didukung dalil-dalil yang berdasar serta bukti-bukti yang valid. Sebab, selama ini Shikizu selalu berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam membentuk serta menjalankan perikatan joint operation dengan PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor (PT SCBK).

Tidak satu pun pelanggaran yang dilakukan Shimizu dalam mendirikan joint venture atau perusahaan patungan lain di Indonesia. Justru Shimizu selalu tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bahkan seluruh proyek konstruksi yang dipermasalahkan Dextam dalam gugatan perkara no. 215 selalu dilaporkan secara berkala oleh Shimizu kepada otoritas terkait dalam hal ini Pemprov DKI, PT MRT dam Pemerintah pusat secara tepat waktu. Dan sampai saat ini, Shimizu tidak pernah sekalipun mendapatkan keberatan dari otoritas terkait,” paparnya.

Todung menegaskan, salah satu alasan utama Shimizu pada akhirnya memutuskan tidak melanjutkan kerja sama dengan Dextam, adalah dikarenakan sikap Dextam yang dengan itikad buruk mengajukan tuntutan pembayaran sejumlah uang terhadap Shimizu dengan tanpa didasarkan pada alasan yang masuk akal.

“Kami melihat, Dextam sudah berupaya menghambat pembangunan proyek MRT terus berjalan. Karena tutur melibatkan Pemprov DKI dalam sengketa pemegang saham ini. karena itu, kami tidak mau proyek MRT menjadi terhambat atau terhenti karena gugatan ini,” tegasnya.

Lenny Tristia Tambun/FMB

http://www.beritasatu.com/aktualitas/212611-konflik-internal-shimizudextam-proyek-mrt-terancam-terhenti.html

Page 9 of 15