joomla templates
A+ R A-

News Events

Tiga Poin Penting RUU Jabatan Hakim Versi KY

E-mail Print PDF

Hukumonline.com, Jakarta 18 Maret 2016

Kewenangan masing-masing lembaga dalam pengawasan hakim perlu diperjelas.

Februari lalu, Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR telah menyerahkan draft RUU Jabatan Hakim kepada Komisi III. Draft resmi sudah diserahkan ke Badan Legislatif (Baleg) untuk diharmonisasi dengan draft dari KY, FDHI, Balitbang Diklat Kumdil MA, dan IKAHI. Nantinya, RUU Jabatan Hakim menjadi usul inisiatif DPR yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

Intinya, semua draft RUU Jabatan Hakim memiliki semangat dan arah yang sama yakni adanya pengaturan komprehensif terkait jaminan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan bagi hakim. Termasuk pengaturan pola rekrutmen calon hakim serta hakim ad hoc dan pola pembinaan atau jenjang karier profesi hakim sebagai pejabat negara yang berbeda dengan pegawai negeri sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Juru Bicara KY Farid Wajdi memperkirakan ada tiga hal penting yang bakal menjadi pembahasan krusial dalam RUU Jabatan Hakim yang telah disusun KY. Pertama, kejelasan status profesi hakim sebagai pejabat negara dengan beragam jenis dan tingkatan hakim. “Apa perlu pembedaan status pejabat negara dari sekian banyaknya hakim (berbagai tingkatan),” kata Farid kepada hukumonline, Jum’at (18/3).

Karena itu, isu status pejabat negara bagi semua jenis hakim perlu dikaji secara matang dan pasti. “Jangan sampai kesalahan regulasi yang dulu diulang di RUU ini, di mana hakim menyandang status pejabat negara, tetapi operasionalisasi tidak jelas,” kata Farid Wajdi.

Kedua, perlu ada pengelolaan atau manajemen jabatan hakim mulai dari proses rekrutmen, pendidikan pelatihan, mutasi-promosi hakim, hingga masa pensiun. Sebagai bentuk akuntabilitas, proses rekrutmen dan mutasi-promosi hakim perlu keterlibatan lembaga lain atau partisipasi publik.

Farid berpendapat mutasi-promosi hakim perlu dibangun melalui mekanisme partisipasi publik dan pelibatan lembaga lain. Misalnya, mekanisme dibukanya laporan/masukan masyarakat terhadap hakim yang ingin dipromosikan atau dimutasikan, sebagai salah satu masukan utama.

Di dalamnya, lanjutnya, ada periodeisasi penilaian kinerja secara berkala yang ditentukan per 3 tahunan, 5 tahunan, atau 7 tahunan. Hal ini bentuk evaluasi menyeluruh seorang hakim sebagai dasar mutasi-promosi hakim atau penjatuhan sanksi bagi hakim. Sistem ini diterapkan di Peru, dimana hakim per 7 tahun sekali dievaluasi dan sangat mungkin diberhentikan apabila memiliki kinerja yang buruk.

“KY menilai positif gagasan ini, karena kewenangan besar yang dimiliki hakim mendatangkan tanggung jawab yang besar pula, sehingga konsekuensinya harus mau diawasi publik,” kata komisioner berlatar belakang akademisi itu.

Ketiga, penguatan pengawasan MA dan KY dengan merumuskan kembali sistem pengawasan yang lebih efektif agar tidak overlapping. Dia menilai efektivitas pengawasan berguna menghindari gesekan yang selama ini sering terjadi terutama menyangkut wilayah teknis yudisial dan etika. “Perlu kejelasan objek pengawasan mana yang menjadi bagian KY dan mana yang menjadi bagian MA,” harapnya.

KY berharap RUU Jabatan Hakim ini akan menjadi penutup dan menjawab seluruh ketidakjelasan status dan hak-hak hakim sebagai pejabat negara. Apabila RUU Jabatan Hakim nantinya disahkan, berbagai UU yang berkaitan dengan profesi hakim harus dinyatakan tidak berlaku, kecuali tidak bertentangan.

Ketua KY Aidul Fitriciada menambahkan isu pengawasan MA dan KY dalam RUU Jabatan Hakim mesti diperjelas kewenangan masing-masing lembaga termasuk kekuatan mengikat rekomendasi sanksi dari KY yang diajukan ke MA. Sebab, seringkali rekomendasi sanksi ringan dan sedang yang diajukan KY tidak direspon oleh MA.

“Yuridiksi masing-masing lembaga sejauh mana wilayah teknis yudisial dan etika, ini masih jadi perdebatan. Misalnya, apakah aspek pelanggaran kompetensi/profesionalisme hakim masuk wilayah pelanggaran etik hakim atau tidak? Sebab, tak jarang hakim yang dilaporkan juga dinilai melanggar hukum acara,” kata Aidul. “Ini yang juga masukan penting dalam revisi UU KY.”

Aidil mengingatkan Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut KY berwenang mengeksaminasi putusan inkracht sebagai dasar mengusulkan promosi atau mutasi hakim. “Jadi, sebelum melakukan promosi atau mutasi, MA mestinya memperhatikan masukan KY terkait hasil eksaminasi putusan dari hakim yang bersangkutan,” katanya.

Farid melanjutkan saat ini telah ada draft RUU Jabatan Hakim versi DPR yang dihasilkan BKD. Draft RUU ini kombinasi dari beberapa draft yang sebelumnya diusulkan beberapa pemangku kepentingan.

“Meski RUU Jabatan Hakim ini masuk Prolegnas 2016, tetapi informasinya belum masuk prioritas, sehingga proses pembahasannya belum dimulai secara resmi baik di Baleg (sinkronisasi) maupun Komisi III (Panja),” tambahnya.

Saatnya Menginventarisasi Semua Regulasi

E-mail Print PDF

JAKARTA – Penanaman modal kerap dihadang sejumlah persoalan terkait dengan kepastian regulasi akibat tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah.

Bagaimana pandangan para pakar hukum yang mencermati persoalan itu, berikut wawancara Bisnis Indonesia dengan Todung Mulya Lubis.

Lantas seperti apa kendala investasi yang kerap terjadi di daerah?

Inkonsistensi perundang-undangan. Perundang-undangan itu kan peraturan dibawahnya banyak, ada peraturan pemerindath, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati sering tidak klop satu sama lain.

Jadi otonomi daerah memang mengandung potensi yang menghambat penanaman modal baik domestik maupun asing kalau misalnya otonomi daerah itu tidak disiplin dalam merumuskan peraturan pelaksana yang ada. Ini akan menimbulkan kebingungan dunia usaha, mana yang berlaku. Pejabat setempat pasti mengacu ke perda.

Jika kondisi seperti itu, apa tindakan yang seharusnya diambil pemerintah pusat?

Harusnya pusat memberikan teguran ketika kamu keluarkan perda tapi perdanya harus sejalan dengan peraturan erundangan yang lebih tinggi. Jangan bikin perda yang menyimpang dari UU.

Artinya, otonomi daerah memang menjadi penghambat utama?

Selma ini artinya mekanisme, proyeksi terhadap perda yang konsisten tidak jalan.

Lalu langkah apa yang harus dilakukan untuk membenahi hukum sehingga memberikan kepastian bagi investor?

Saya usul task force sudah terlalu banyak, yang overlapping, tumpang tindih dan conflicting. Kalau memang Pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang terhadap investor.

Saat ini sudah waktunya semua regulasi diinventarisasi, baik ditingkat nasional dan daerah. Vertical maupun horizontal. Baik yang tingkatnya undang-undang, peraturan pemerintah, permen atau lembaga.

Kemudian dilihat mana yang overlap dan conflicting, kalau itu bisa dilakukan, yang saya kira itu bisa dilakukan dalam 5 tahun. Nantinya investasi untuk sektor sepatu, tekstil dan energi nanti aturannya satu saja.

Jadi jangan cuma diserahkan pada Menkumham atau DPR, tidak jalan. Task force ini harus kelar dalam 5 tahun. Ini kalau mau dapat outut yang lebih konkret.

Pewawancara: Dimas Novita Sari – Bisnis Indonesia, senin 9 November 2015

Pengacara Dua Jurnalis Inggris Akan Hadirkan Saksi Ahli dari Dewan Pers

E-mail Print PDF

batampos.co.id – Pengacara dua jurnalis Inggris yang dipidanakan hanya gara-gara melakukan pembuatan film dokumenter tentang perompakan yang pernah terjadi di Selat Malaka, akan menghadirkan saksi ahli dari Dewan Pers, pada persidangan Kamis (8/10/2015) mendatang.

“Dewan pers ini yang akan menjelaskan definisi aktifitas jurnalistik kepada majelis hakim maupun JPU,” ujar Aristo, pengacara Niel Richard George Bonner dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser.

Aristo kembali menjelaskan, kerja jurnalistik yang dilakukan kliennya tak pantas disidangkan. Itu sebabnya ia akan menghadirkan saksi ahli dari Dewan Pers agar semua mengerti.

Sementara itu, pada persidangan lanjutan dua jurnalis Inggris itu di Pengadilan Negeri Batam, Senin (5/10/2015) lalu, saksi ahli yang dihadirkan JPU adalah Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepri Agus Widjaya.

Dalam keterangannya, Agus mengatakan kedua terdakwa hanya diberikan izin tinggal sesuai visa on arrival (voa) mereka selama tujuh hari. Visa tujuh hari ini menurutnya hanya untuk warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia untuk tujuan wisata.

“Kalau ingin bekerja maka harus mendapat izin dari instansi terkait,” ujar Agus dalam kesaksiannya disidang yang dipimpin hakim ketua Wahyu Prasetyo Wibowo didampingi Hakim Anggota Budiman Sitorus dan Juli Handayani tersebut.

Sedangkan untuk kerja jurnalistik di Indonesia, Agus mengklaim setiap orang asing juga harus mendapat izin serta mendapat pendamping. Sayangnya tidak ia sebutkan izin dari pihak mana serta pendamping itu pihak mana.

“Setahu saya kalau untuk kegiatan jurnalistik harus ada pendamping. Tapi saya tidak terlalu paham darimana pendamping itu. Saya hanya fokus pada visa tujuh hari yang ada,” ujar Agus.

Menanggapi hal ini, jaksa penuntut umum Poprizal mengklaim bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang mereka hadirkan maka kegiatan pembuatan film dokumenter yang dilakukan terdakwa adalah tidak sah.

“Ini fakta persidangan. Visa mereka hanya tujuh hari untuk wisata dan sosial budaya. Kalau buat film dokumenter harus ada izin dari Kemenlu jadi kalau tidak ada maka tidak sah,” kata Poprizal usai sidang.

Ditempat yang sama, penasehat hukum terdakwa, Aristo Panggabean menyatakan harusnya dalam UU Keimigrasian kliennya tidak wajib untuk diikutkan dalam peradilan pidana tapi dideportasi.

“Karena ada yang dilakukan bukan suatu kejahatan. Hanya pelanggaran tapi kenapa harus diperlakukan seperti ini,” ujar Aristo.

Untuk meringankan kliennya, Aristo menyatakan akan menghadirkan saksi ahli yang meringankan dari Dewan Pers pada sidang selanjutnya.

Aristo sangat yakin dua jurnalis Inggris itu akan dibebaskan dalam semua tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Dua jurnalis Inggris itu terdaftar sebagai anggota International Federation Journalist (IFJ).

http://batampos.co.id/07-10-2015/pengacara-dua-jurnalis-inggris-akan-hadirkan-saksi-ahli-dari-dewan-pers/

Dua Jurnalis Inggris

E-mail Print PDF
Dewan Pers minta keduanya diberikan penahanan luar.
Jum'at, 14 Agustus 2015 | 13:42 WIB
 
VIVA.co.id - Dua jurnalis asal Inggris, dilaporkan ditangkap TNI Angkatan Laut pada akhir Mei 2015. Keduanya dituding melanggar perizinan masuk ke Indonesia saat melakukan kegiatan jurnalistik di perairan Pulau Serapat, Batam Kepulauan Riau.  Saat ini kedua jurnalis yang diketahui bernama Neil Borner dan Becky Prosser sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi usai menjalani pemeriksaan pada Mei silam.
 
Ketua Bidang Hukum Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengaku telah berkomunikasi dengan Dirjen Imigrasi terkait perkara yang menimpa kedua jurnalis yang hendak membuat film dokumenter tersebut.  Ia berharap agar kedua jurnalis tersebut diberikan penahanan luar karena dinilai tak melakukan sesuatu yang membahayakan.
 
"Kedatangan dua wartawan ini pre production, belum production. Saya sudah menyampaikan SMS (pesan singkat) kepada Dirjen Imigrasi meminta waktu untuk bertemu dan membicaran ini," kata Yosep di Gedung Dewan Pers Jakarta, Jum'at 14 Agustus 2015.
 
Menurut Yosep, kalaupun kedua jurnalis tersebut melanggar ketentuan keimigrasian yang semata-mata administratif, Dewan Pers menyampaikan permohonan agar keduanya cukup dikenakan tindakan deportasi. Dewan Pers juga meminta dilibatkan dalam upaya penyelesaian masalah terkait kedua wartawan tersebut. "Kasus ini jangan dipendam, semakin dipendam, semakin rusak citra indonesia," katanya.
 
Neil Bonner dan Becky Prosser ditangkap saat mengambil gambar di perairan Pulau Serapat, Batam. Keduanya ditangkap petugas patroli TNI AL saat sedang membuat film rekontruksi aksi perampokan kapal yang kerap terjadi di perairan Selat Malaka dan Singapura.
 
Menurut kuasa hukum keduanya, Aristo Pangaribuan, Neil dan Becky telah mengajukan permohonan visa kunjungan jurnalistik kepada Kedubes Indonesia di London, Inggris pada tanggal 16 dan 17 April 2015.
 
Namun hingga 20 Mei 2015 permohonan mereka belum mendapat jawaban dari pemerintah Indonesia. Karena itu pada 28 Mei keduanya membuat riset dan berdiskusi dengan beberapa orang untuk proses pembuatan film dan kemudian pergi ke Pelabuhan Sekupang untuk menemui penduduk lokal untuk preliminary shooting.
 
Pada saat itulah mereka ditangkap oleh TNI AL dan dibawa ke markas TNI di Batam untuk menjalani proses pemeriksaan sebelum diserahkan ke kepolisian dan pihak imigrasi.

Oleh : Harry Siswoyo, Ade Alfath

  

Gugatan Dextam Atas Shimizu Ditolak

E-mail Print PDF
GugatanDextamContractors atas Shimizu  Corporation selaku induk usahanya kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang putusan pada Selasa (23/6). majelis hakim  menolak  seluruh tuntutan yang diajukan Dextam."Karena  tuntutan  pokok  telah ditolak maka tuntutan lainnya tidak dapat dipertimbangkan," ujar ketua majelis hakim Ibnu Basuki dalam amar putusannya.
 
Majelis hakim menilai tidak ada alasan dan bukti yang kuat bahwa Shimizu telah melakukan perbuatan melawan hukurn (PMH).Menurut Majelis hakim, dalil-dalil yang disampaikan penggugat tidak beralasan, Sedangkan  dalil  dari tergugat dianggap cukup beralasan. 
 
Semula, Dextam  menuduh Shimizu telah melakukan PMH karena secara bertahap rneninggalkan rekan kerjasamanya.  Mereka rnembangun kerja sama untuk proyek-proyek lain  dengan pihak  ketiga tanpa sepengetahuan penggugat.
 
Kasus ini  berrnula saat  kedua perusahaan menandatangani joint venture agreement (Perjanjian Dasar1973). Aturan  kerja sama dalam bidang jasa konstruksi dan pembangunan tersebut berlaku selama 30 tahun.
 
Namun,Shimizu ditemukan telah   mendirikan   badan   usaha baru dengan cara kerja sama dalam lingkup kerja yang sama yaitu jasa konstruksi dan pembangunan. Kerja sama tersebut didirikan dengan nama PT Shimizu Bangun Cipta Contractors, sesuai Akta Notaris No. 211 pada Juli 1963.
 
Dextam rnengklaim mengalami kerugian rnencapai USS100 juta karena induk usahanya itu  telah melakukan   menelantaran    ker ja sama yang telah dibangun keduanya. terdapat  beberapa proyek konstruksi telah dikerjakan Shimizu tanpa rnelibatkan Dextam
 
Tiga proyek yang disebutkan dalam perkara No. 215/ Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yaitu  proyek pernbangunan Bandar Udara di  Padang, proyek pembangunan Stadion Barombong di Makassar, dan  pernbangunan  Pakubuwono Residence di Jakarta.
 
Menurut majelis hakirn, perbuatan tergugat yang tidak melibatkan penggugat dalam proyek bukanlah perbuatan melawan hukum.  Untuk pembangunan bandara dan stadion, hakim menyebutkan keduanya merupakan proyek pemerintah.
 
Sementara itu, untuk proyek pembangunan Pakubuwono Residance, majlis hakim menilai tidak ada kaitan langsung antara pengerjaan proyek Pakubuwono dengan kerugian yang dialami penggugat.
 
Saat ini Shimizu juga tengah terlibat dalam proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta. Dalam gugatan, Dextam meminta agar perusahaan Jepang tersebut tidak dilibatkan dalam proyek MRT.
 
Majlis hakim juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang perusahaan asing membuat lebih dari satu perusahaan joint venture di Indonesia.
 
Ditolaknya tuntutan tersebut membuat Dextam berada di pihak yang kalah dan diwajibkan membayar seluruh biaya persidangan senilai RP. 1,5 juta.
 
Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Dextam dari OC Kaligis & Associates belum memastikan puhakya akan mengajukan banding atau tidak. “kami belum bisa putuskan karena klien kami tidak hadir hari ini,”katanya.
 
OPTIMISTIS
 
Sementara itu, kuasa hukum Shimizu Ahmad Irfan Arifin dari Lubis Santosa Maramis Law Firm menyatakan pihaknya optimistis akan tetap menang kalo Dextam mengajukan banding. “kami, sih tetap optimistis karena menurut kami hari ini pertimbangan hukumnya sangat bagus.”ungkapnya.
 
Ini bukanlah kali pertama Dextam menggugat induk  usahanya. Sebelumnya ada dua gugatan atas Shimizu yang telah dinyatakan tidak diterima olah majlis hakim dalam putusannya. Dua perkara itu sekarang sedang dalam tahap banding.
 
Di PN Jakarta Selatan, perkara yang melibatkan perusahaan ini masih berjalan. Dalam perkara ini Shimizu menggugat jajaran direksi dan komisaris Dextam yakni Godefridus Mangaradja Tampubolon Dipling Hendry, Roiven Hutapea Paulus Tangkere dan Maksimus Manonga Simbolon.
 
Shimizu menuntut pertanggungjawaban tergugat sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban melakukan tindakan pengurusan dan pengawasan Dextam yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
Pasalnya, dewan komisaris dan direksi tidak bisa memberikan dokumen-dokumen yang diminta Shimizu selaku pemegang 49% saham Dextam.
 
Sejumlah dokumen yang tidak bisa diakses tersebuat a.l. anggaran mulai pertama hingga perubahan terakhir, laporan tahunan dari 2001 hingga 2003, laporan kegiatan usaha, berita acara rapat umum pemegang saham dari 2001-2013, laporan keuangan teraudit mulai 2003 hingga 2013, serta salinan daftar pemegang saham Dextam.
 
Dalam putusan sela beberapa waktu lalu, majlis hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Dextam. Hakim menyatakan PN Jakarta Selatan berhak memeriksa dan memproses gugatan.
 
 
 

Page 6 of 15