joomla templates
A+ R A-

News Events

Hakim Putuskan SKP2 Novel Baswedan Tidak Sah

E-mail Print PDF

Kamis, 31 Maret 2016

Hakim memerintahkan kepada termohon agar menyerahkan berkas perkara Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut.
Hakim pada gugatan praperadilan memutuskan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Novel Baswedan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai penuntut umum dinyatakan tidak sah.Hakim gugatan praperadilan SKP2 Novel Baswedan, Suparman, pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (31/3), mengatakan keputusan tersebut diambil setelah menimbang berbagai bukti-bukti yang diungkap di persidangan.

"Menyatakan surat ketetapan penghentian penuntutan nomor Kep.03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang dikeluarkan termohon adalah tidak sah," kata hakim.

SKP2 tersebut diputuskan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan segala ketetapan dan keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan SKP2 tersebut juga tidak sah.

Hakim juga mengabulkan sebagian gugatan dari korban Novel yang menjadi pemohon dalam praperadilan tersebut, karena dapat membuktikan sebagian dalil dari permohonan. "Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi atau keberatan termohon untuk seluruhnya," kata dia.

Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan kepada termohon agar menyerahkan berkas perkara Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut.

Sementara itu, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Novel merasa bersyukur karena hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan praperadilan dirinya. Korban selaku pemohon praperadilan Dedi Nuriadi, mengatakan keputusan praperadilan tersebut merupakan langkah awal demi mencari keadilan.

"Ini mencari keadilan, kami mohon pada Presiden, lihatlah kami. Kami orang tidak bersalah, pada siapa lagi kami harus mengadu," kata dia.

Kuasa hukum korban, Yuliswan mengatakan, Dedi merupakan salah satu korban salah tangkap, karena Dedi bukanlah orang yang tergabung dalam kelompok pencurian sarang burung walet tersebut.

Namun korban tetap ikut ditangkap dan ditembak pada bagian kaki kanan oleh personel kepolisian yang saat itu Reskrim Polres Bengkulu dipimpin oleh Novel Baswedan. "Di kaki korban, setelah dilakukan pemeriksaan ulang ternyata masih ada serpihan peluru, hasil pemeriksaan baru keluar tadi," kata Yuliswan.
Bergulir sidang penuntutan pemeriksaan Novel Baswedan nantinya, menurut dia, merupakan langkah panjang proses korban mencari keadilan. "Kami meminta tidak dipolitisasi atau diintervensi," kata dia.

Terpisah, Kejaksaan Agung mengaku masih menunggu salinan putusan praperadilan PN Bengkulu tersebut. "Kita menunggu laporan dari Kejari Bengkulu dahulu, biar akurat datanya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto.

Hal sama disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad menyatakan pihaknya sampai sekarang masih menunggu penyampaian atau pemberitahuan secara resmi ke kejaksaan dari pengadilan negeri.

"Jaksa belum menerima petikan putusan. Setelah kita terima, kita baca, baru kami ambil sikap," tegasnya.

Seperti diketahui, Novel Baswedan yang menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi terdakwa perkara penganiayaan berat terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 saat menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu.

Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melimpahkan dakwaan Novel ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk disidangkan, dan perkara itu telah diregistrasi di pengadilan untuk disidangkan. Namun pada 22 Februari 2016 Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan Nomor Kep.03/N.7.10/Ep.1/02/2016.

Oleh karena penghentian tersebut, pihak korban melalui kuasa hukumnya, menggugat penerbitan keputusan SKP2 itu dengan mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada 1 Maret 2016.
Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fd1ddc13c38/hakim-putuskan-skp2-novel-baswedan-tidak-sah

Kasus Dihentikan, Pengacara Novel: Ini Cara yang Benar

E-mail Print PDF
Senin, 22 Pebruari 2016
 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas perkara yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan terkait kasus tindak penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004.
 
"Diputuskan penangangan perkara Novel Baswedan dihentikan penuntutannya dengan alasan karena tidak cukup bukti. Dan demi hukum karena sudah kedaluwarsa kasus tersebut," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Jakarta, Senin (22/2).
 
Noor Rachmad mengatakan SKPP itu ditandatangani langsung oleh Kejati Bengkulu dengan nomor putusan B-03/N.7.10/EP.I/02/2016. Menurutnya, dengan diterbitkannya SKPP tersebut, maka penanganan kasus dengan tersangka Novel Baswedan sudah selesai.
 
Alasan terbitnya SKPP ini karena kedaluwarsa kasus tersebut. Kasus itu terjadi pada 18 Februari 2004. Kemudian, sesuai Pasal 79 KUHP yang menyebutkan kalau ancaman terhadap seseorang tiga tahun penjara maka kedaluwarsanya 12 tahun. "Maka kedaluwarsanya pada 19 Februari 2016," kata Noor Rachmad.
 
Ia juga menyebutkan dalam mengambil keputusan itu murni hukum alias tidak ada intervensi dari pihak manapun. "Kita menangani secara profesional, tidak ada yang namanya intervensi itu," tegasnya.
 
Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) itu tak menampik bahwa perkara tersebut sempat dilimpahkan ke pengadilan. Namun belakangan ada keraguan dari jaksa penuntut umum. "Seharusnya yang namanya masuk ke pengadilan harus ada keyakinan dari penuntut umum," ucapnya.
 
Karena itu, dari hasil diskusi yang panjang maka memperoleh keyakinan adanya keraguan dalam melanjutkan perkara itu. Akhirnya kasus dihentikan dengan diterbitkannya SKPP. Kemudian, lanjut Noor Rachmad, Kejagung juga mempersilakan pihak yang keberatan atas terbitnya SKPP ini untuk mengajukan gugatan praperadilan.
 
"Kalau ada bukti lebih kuat atau novum baru, silakan diajukan kembali. Ini mekanisme kok," katanya.
 
Terpisah, kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu dalam siaran persnya mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Menurutnya, terbitnya SKPP itu merupakan cara yang benar dalam menyikapi persoalan yang dihadapi Novel. Selain kedaluwarsa, SKPP terbit juga karena tidak cukup bukti dalam kasus itu.
 
“Memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP),” tulis Muji.
 
Selain itu, lanjut Muji, keluarnya SKPP ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar kasus Novel diselesaikan hanya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. “Kejaksaan/jaksa penuntut umum sebagai “dominus litis” dalam perkara pidana telah melaksanakan tugasnya yakni memeriksa dan mengoreksi penyidikan oleh Kepolisian,” katanya.
 
Bahkan, Muji menambahkan, keluarnya SKPP juga sejalan dengan temuan dan rekomendasi Ombudsman RI yang intinya terdapat sejumlah pelanggaran mal administrasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus Novel. Menurutnya, terbitnya SKPP ini juga menjadi preseden yang baik dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi lainnya.
 
“Keluarnya SKPP terhadap perkara NB (Novel Baswedan) merupakan langkah maju dan preseden positif untuk menyelesaikan kriminalisasi bagi Bambang Widjoyanto, Abraham Samad, Denny Indrayana, Emerson Yuntho, Erwin Natosmal dan pegiat antikorupsi lainnya,” tutup Muji.
 
 

KPK berjuang keras supaya Novel tidak disidangkan

E-mail Print PDF

Senin, 1 Februari 2016 14:52 WIB | 5.092 Views
Pewarta: Desca Lidya Natalia

Jakarta (ANTARA News) - Kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan mengaku KPK ingin kasus Novel tidak sampai di persidangan.

"KPK sudah sepakat akan membantu penyelesaian kasus Novel dengan sepenuhnya agar tidak disidangkan. Kita masih ada waktu saat ini masih dalam wewenang kejaksaan," kata pengacara Novel, Lelyana Santosa, di gedung KPK Jakarta, Senin.

Jumat (29/1), Novel Baswedan menerima bukti pelimpahan ke Pengadilan Negeri Bengkulu berikut surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Bengkulu atas nama Novel Baswedan bersama-sama dengan Yuri Siahaan yang juga penyidik KPK dalam kasus dugaan penganiayaan berat terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004.

Namun Lelyana tidak menyampaikan bentuk penyelesaiannya.

"Semua bantuan, baik formal maupun informal namun kita belum tahu (bentuknya), tapi yang pasti kita akan berusaha, KPK juga sekeras mungkin agar ini tidak terjadi di persidangan," tambah Lelyana.

Lelyana mengaku belum menerima dakwaan dari jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu.

"Kami belum terima dakwaan karena belum ada tanda terima dari pengadilan. Kami punya waktu dua hari agar perkara ini tidak sampai ke pengadilan," ungkap Lelyana.

Anggota tim pengacara Novel, Saor Siagian, mengungkapkan pimpinan KPK menyadari perkara Novel meski masalah pribadi tidak terlepas dari status Novel sebagai penyidik KPK.

"Mereka sadar bahwa tidak bisa lepas ini, menyangkut kelembagaan. Kasus Novel ini (muncul) ketika dia menyidik sebagai penyidik KPK. Kalau menurut kami dalam diskusi dengan pimpinan bahwa kasus tidak bisa hanya melihat kasus Novel yang menurut kami adalah penuh dengan kriminalisasi," kata Saor.

Menurut Saor, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kasus itu sudah diminta dihentikan tapi karena KPK pernah menyidik kasus yang melibatkan Irjen Pol Budi Gunawan yang saat ini menjabat Wakil Kepala Polri, kasus Novel dimunculkan kembali.

"Begitu saudara BG (Budi Gunawan) ditetapkan sebagai tersangka kemudian setelah kasus Novel hidupkan kembali, ini mencederai. bukan hanya ke KPK tetapi, juga ke kepolisian. Kejaksaan jangan menghidupkan kehebohan, kami meminta agar meneliti kembali kasus ini apakah ini layak atau tidak dibawa ke penggadilan sehingga pesan dari presiden jangan heboh kemudian kasus ini harus dihentikan sesuai rekomendasi dari pada Ombudsman, bahwa kasus ini penuh dengan rekayasa," tegas Saor.

Novel dituduh menganiaya dan menembak hingga tewas pencuri sarang burung walet pada 2004.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/543081/kpk-berjuang-keras-supaya-novel-tidak-disidangkan

 

Di Balik Tuntutan Rp 56 Miliar Kasus Airbag Honda City

E-mail Print PDF

Otosia.com - PT Honda Prospect Motor dikabarkan digugat oleh orang tua dari pengendara Honda City setelah airbag sedan tersebut tidak mengembang kala tabrakan di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan pada 2012. Pengendara bernama Desryanto Aruan tersebut kemudian diketahui tertusuk di bagian dada akibat pagar yang terbawa selepas tabrakan dan dinyatakan tewas.

Penggugat kemudian meminta Honda membayar ganti rugi total Rp 56 miliar, termasuk 552.550 dolar Amerika untuk mengganti biaya hidup anak penggugat selama 8 tahun menempuh pendidikan di luar negeri serta biaya imateril senilai Rp 50 miliar.
Setelah tiga tahun, Honda memberikan jawaban atas gugatan dengan memohon majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

Gugatan ditolak karena persoalan teknis bahwa airbag baru bisa mengembang karena sejumlah syarat, antara lain airbag tidak mengembang jika mobil menabrak pagar, tiang, pilar, atau benda lain yang akan mengalami pergeseran; menabrak benda jenis tersebut di tengah dari bagian depan mobil; serta tubrukan dari arah depan kiri atau kanan dalam sudut lebih dari 30 derajat.

Menurut pihak Honda, SRS airbag pun mengembang pada tubrukan dengan kecepatan kendaraan 20-30 km/jam atau lebih terhadap benda kokoh yang tidak bergeser dan tidak hancur ketika terjadi tubrukan, misalnya dinding beton.

Gugatan Rp 56 Miliar

Adi Suryadi, Human Resources and General Affairs Director PT Honda Prospect Motor, mengatakan bahwa Honda awalnya sudah memberikan iktikad baik untuk membuka mediasi.

"Kami sebelum proses pengadilan sudah melalui mediasi, dan tentunya panjang kalau saya cerita. Namun, dalam mediasi itu, kami sekitar bulan November, ada konsensus dengan kostumer. Kami dalam konsensus itu mengambil inisiatif bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi kostumer, dan membangun image positif," ujarnya.

Konsensus tersebut berupa sejumlah nilai yang ditawarkan oleh pihak Honda kepada penggugat. Namun, nilainya dianggap tidak sesuai oleh penggugat "Hanya, ini berkembang ke ekspektasi yang lain, tadinya nilainya memang tidak Rp 56 miliar, tetapi berkembang ke ekspektasi Rp 56 miliar, dan konsensus yang telah diambil bergeser. Kemudian yang dilihat selanjutnya, apakah Rp 56 miliar itu wajar," ujarnya.
Berapa nilai yang diberikan sebelumnya? Honda dalam jawaban terhadap gugatan mengutip ketentuan Pasal 19 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha adalah berupa pengembalian uang, penggantian barang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan atau pemberian santunan.

Adi sendiri tidak menyebutkan angka secara pasti. Namun, ia menjelaskan bahwa angka tersebut sesuai undang-undang, yakni senilai barang atau senilai uang.

"Yang perlu dicatat adalah, itu bukan atas dasar sebagai ganti rugi tetapi goodwill yang tidak terikat. Makanya Honda itu selalu menempatkan mediasi untuk memperoleh penyelesaian terbaik, dan kami melihat siapa salah, dan kami selalu mengedepankan itu sehingga Honda sering memberikan goodwill dalam mediasi karena kami ingin memberikan pelayanan terbaik. Tentunya juga, seperti undang-undang mengatakan, senilai barang atau senilai uang, tidak akan keluar dari hukum yang ada," ujarnya.

Airbag Memang Tidak Mengembang?

Dalam paparannya, Honda tidak melihat hubungan antara korban tertusuk pagar dan airbag. Namun memang penggugat menekankan pada masalah airbag tidak mengembang.

Menurut dugaan, Honda City itu sendiri diperkirakan melaju kencang karena selepas menabrak pagar pembatas jalan, lalu melaju berlawanan arah.
"Kalau melihat kondisi di lapangan, kecepatannya memang cukup tinggi, tetapi kami tidak mengetahui karena tidak ada yang melihat dan mengukur kecepatan itu apakah tinggi," ujar Muhammad Zuhdi, Technical Training Manager PT Honda Prospect Motor.
"Ada yang melihat, tetapi mengukur tidak. Namun berdasarkan analisis kejadian sampai mobil menyeberang ke arah sebaliknya. Itu diperkirakan kecepatannya tinggi ...," sanggah Hesti Setyowati,S.H.,L.L.M Partner Litigasi.

Sensor airbag mungkin tidak membaca jika mobil menabrak pagar, tiang, pilar, atau benda lain yang akan mengalami pergeseran; menabrak benda jenis tersebut di tengah dari bagian depan mobil; serta tubrukan dari arah depan kiri atau kanan dalam sudut lebih dari 30 derajat.
Namun, dalam kecepatan tinggi, hukum relativitas seperti yang digambarkan pada syarat itu bisa saja tidak berlaku. Lagipula, ini bukanlah informasi umum bagi konsumen ketika membeli mobil dengan kelengkapan airbag.

Sementara itu, kecepatan sebenarnya bisa diketahui dari ECU mobil. Namun, pihak Honda mengaku bahwa perangkat tersebut hilang.
Di samping masalah ini, Honda City sendiri secara global sebenarnya sedang masuk daftar "recall" karena persoalan airbag, tetapi kemudian dibantah oleh Honda Indonesia bahwa hal itu tidak berlaku di sini, di samping pengakuan bahwa airbag SRS di Honda City yang mengalami kecelakaan tersebut sudah dikirim ke Jepang untuk diperiksa.

Dari paparan di atas, setidaknya ada tiga pertanyaan yang tersisa. Mengapa hanya airbag SRS yang dibawa ke Jepang untuk diperiksa? Mengapa hilangnya ECU yang punya peran vital seperti terabaikan? dan mengapa Honda punya "iktikad baik" terlebih dahulu yang dimediasikan selama tiga tahun jika sejatinya tidak ada kesalahan pada airbag?

Sumber : http://www.otosia.com/berita/di-balik-tuntutan-rp-56-miliar-kasus-airbag-honda-city.html


Tak Bisa Akses Dokumen, Pemegang Saham Gugat Direksi PT Dextam Direksi PT Dextam merasa sudah tidak diurusi oleh pemegang saham.

E-mail Print PDF

Senin, 08 Desember 2014

Shimizu Corporation menggugat Direksi dan Dewan Komisaris PT Dextam Contractors atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam perkara Nomor 219/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL ini, jajaran direksi dan dewan komisaris yang digugat adalah Godefridus Mangaradja Tampubolon (tergugat I), Dipling Hendry (tergugat II), Roiven Hutapea (tergugat III), Paulus Tangkere (tergugat IV) serta Maksimus Manonga Simbolon (tergugat V). PT Dextam sendiri menjadi turut tergugat dalam perkara ini.

Shimizu melalui gugatan ini menuntut pertanggungjawaban tergugat sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya melakukan tindakan pengurusan dan pengawasan Dextam yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagor Sibarani, kuasa hukum Shimizu, mengatakan Dewan Komisaris dan Direksi Dextam tersebut tidak bisa memberikan dokumen-dokumen yang diminta Shimizu selaku pemegang saham sebanyak 49% dari jumlah total saham Dextam. “Kami nggak bisa akses dokumen, itu menimbulkan kerugian juga bagi Shimizu selaku pemegang saham,” ujar Tagor.

Dokumen-dokumen yang tidak bisa disediakan tersebut antara lain, anggaran Dextam mulai pertama hingga perubahan terakhir, laporan tahunan Dextam dari 2001 hingga 2003, laporan kegiatan usaha Dextam, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dari tahun 2001 sampai 2013, Laporan Keuangan teraudit mulai tahun 2003 hingga 2013 serta salinan daftar pemegang saham Dextam.

Tagor juga mengatakan bahwa karena tidak bisa mengakses dokumen tersebut, pihaknya juga tidak dapat mengetahui kinerja Dextam selama ini. Shimizu juga menuding bahwa direksi dan komisaris PT Dextam tidak melakukan pengawasan yang baik, hal tersebut berpengaruh pada turunnya keuntungan yang didapat.

Pihak Shimizu sempat memohonkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dextam ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mendapat akses pada dokumen tersebut serta mendengarkan penjelasan direksi Dextam atas dokumen tersebut.

Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut dan RUPSLB telah dilakukan apa 22 September lalu. Namun demikian, Tagor masih enggan mengungkapkan hasil dari RUPSLB tersebut.

Atas kelalaian yang dilakukan para tergugat, dalam gugatannya Shimizu menuntut ganti rugi senilai US$10 juta untuk materiil dan US100 juta untuk immateriil.

Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum tergugat, Aksioma membantah tuduhan yang diajukan Shimizu. Menurutnya, justru Shimizu yang telah lalai dalam mengurus PT Dextam selaku anak perusahaannya.“Shimizu malah kerja sama dengan penanam modal asing, Dextam nggak diurus. Pekerjaannya jadi menurun dan nggak ada kerjaan lagi bagi para Direksi dan Komisaris,” ungkap Aksioma.

Ia mengatakan pihak Direksi dan Komisaris bukannya lalai dalam pengawasan. “Memang tidak ada yang harus diawasi,” katanya.

Selain itu, dokumen-dokumen yang diminta oleh Shimizu, Aksioma membenarkan bahwa belum diserahkan kepada Shimizu. Namun, menurutnya hal itu dilakukan karena dokumen itu merupakan kepentingan pembelaan Dextam pada perkara yang bergulir di PN Jakarta Pusat. Dikhawatirkan jika diserahkan pada Shimizu, justru akan merugikan perusahaan.

Legal Standing
Direksi dan Komisaris PT Dextam Contractors mempersoalkan legal standing (kedudukan hukum) dari Shimizu Corporation dalam menggugat pihaknya yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam berkas jawabannya, Direksi dan Komisaris PT Dextam (tergugat) menjelaskan bahwa gugatan terhadap pihaknya kalau ada kelalaian seharusnya dilakukan oleh PT Dextam, bukannya Shimizu selaku pemegang saham.

Gugatan Shimizu tersebut juga dianggap kabur karena jumlah tuntutan ganti rugi dalam petitum berbeda dengan jumlah yang ada di posita. Jawaban tersebut diserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (4/12) setelah sempat tertunda tiga pekan.

Kuasa hukum tergugat, Aksioma mengatakan bahwa gugatan Shimizu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 6 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. "Yang menggugat kalau pengurus lalai harusnya atas nama perseroan, yaitu Dextam. Klaim kerugian juga kerugiannya Dextam, bukan kerugian Shimizu," jelas Aksioma pada Senin (8/12).

Selain itu, juga dijelaskan dalam berkas jawabannya, para tergugat membantah keras dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya mengurus PT Dextam. Pihak tergugat menjelaskan bahwa laporan keuangan tahun 2001-2013 yang diminta Shimizu tidak dapat diserahkan lantaran kekeliruan dari pihak Shimizu sendiri. Pihak Dextam tidak dapat membuat laporan keuangan karena laporan keuangan tahun 2001 belum disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara itu, lanjutnya, laporan keuangan tahun selanjutnya tidak bisa dibuat tanpa merujuk laporan keuangan tahun 2001.

"Mereka meminta laporan tahunan, untuk membuat itu dibutuhkan laporan keuangan. Sementara laporan keuangannya nggak disahkan. Itulah yang dipersoalkan, padahal ini terjadi saat Direktur Keuangannya dari Shimizu," jelas Aksioma.

Tergugat dalam jawabannya juga menjelaskan bahwa penyebab laporan keuangan 2001 tidak disahkan dalam RUPS adalah ditemukan dugaan penyimpangan dana oleh auditor dari kantor akuntan publik, yakni aliran dana ke Jepang tidak sesuai dengan prosedur yang disepakati.

Sidang lanjutan kasus ini akan kembali digelar Kamis (18/12) dengan agenda replik atau tanggapan penggugat atas jawaban.

Sebagai informasi, perselisihan hukum antara Shimizu dan Dextam juga terjadi di PN Jakarta Pusat. Dalam perkara bernomor 215/PDT.G/2013/PN.JKT.PST ini, Shimizu dinilai telah melakukan pelanggaran dalam kesepakatan kerja sama dengan Dextam, sehingga mengakibatkan kerugian hingga US$100 juta.

Sebelumnya, Dextam juga pernah menggugat Shimizu dengan gugatan yang terdaftar dengan nomor 213/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dan 214/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Gugatan tersebut dilayangkan karena Dextam merasa Shimizu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, kedua perkara tersebut kandas di PN Jakarta Pusat karena terhalang klausul arbitrase.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5485c6779045f/tak-bisa-akses-dokumen--pemegang-saham-gugat-direksi-pt-dextam

Page 5 of 15