joomla templates
A+ R A-

News Events

Praperadilan Super Yacht, Pengacara: Equanimity Tak Terkait Pidana di AS

E-mail Print PDF

Nafiysul Qodar

Jakarta, 09 Apr 2018

Liputan6.com, Jakarta - Equanimity Cayman Ltd selaku pemilik super yacht yang disita Bareskrim Polri di perairan Bali mengajukan gugatan praperadilan. Dia mempertanyakan keabsahan penyidik Bareskrim menyita kapal mewah tersebut untuk FBI.

Pengacara Equanimity Cayman Ltd, Julius Singara mempertanyakan upaya yang dilakukan Bareskrim dengan dalih membantu FBI. Apalagi kapal tersebut tidak terkait dengan kasus pidana, melainkan perkara perdata di Amerika Serikat.

"Faktanya kan tidak ada peradilan pidana di Amerika. Bahwa itu perdata," ujar Julius usai membacakan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (9/4/2018).

Ia melanjutkan, kasus pidana sekalipun Bareskrim dapat melakukan penyitaan setelah mendapatkan permintaan sesuai prosedur. Salah satunya adalah mengajukan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 2006.

Pengajuan tersebut harus dilayangkan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Baru setelah itu Kemenkumham menunjuk lembaga penegak hukum, baik Polri atau Kejaksaan.

"Nah faktanya FBI sendiri tidak pernah mengajukan permohonan kepada Menkumham untuk menyita kapal tersebut," kata dia.

Pengacara Equanimity Cayman Ltd lainnya, Andi Simangunsong mengatakan, Indonesia tidak memiliki wewenang menangani perkara yang ada di luar negeri. Dalam dokumen penyitaan Polri, kata dia, disebutkan bahwa kapal yang disita terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atau money laundering.

"Kami yakin itu tak boleh. Satu kejahatan terjadi di luar Indonesia tidak dapat diusut di Indonesia. kecuali hal-hal tertentu, misalnya mata uang dipalsukan dan lain-lain, tapi tak termasuk money laundering," ucap Andi.

https://www.liputan6.com/news/read/3439077/praperadilan-super-yacht-pengacara-equanimity-tak-terkait-pidana-di-as

Presiden Jokowi Lantik 17 Dubes Baru RI untuk Negara Sahabat

E-mail Print PDF

20/02/2018

JAKARTA- Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 20 Februari 2018, melantik dan mengambil sumpah 17 duta besar baru Republik Indonesia (RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan ketujuh belas duta besar tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2018 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
Ketujuh belas nama Dubes LBBP RI tersebut ialah:

  • Drs. Ade Padmo Sarwono, M.A., sebagai Dubes LBBP RI untuk Association of South East Asian Nations (ASEAN), berkedudukan di Jakarta;
  • Sudirman Haseng, S.E., M.Si., sebagai Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Kamboja, berkedudukan di Phnom Penh;
  • Prof. Dr. Iza Fadri, sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Uni Myanmar, berkedudukan di Yangon;
  • Dra. Marina Estella Anwar Bey, sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Peru merangkap Negara Plurinasional Bolivia, berkedudukan di Lima;
  • Dra. Niniek Kun Naryatie, sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Argentina merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay, berkedudukan di Buenos Aires;
  • Drs. Djauhari Oratmangun, sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, berkedudukan di Beijing;
  • Dr. Sujatmiko, M.A., sebagai Dubes LBBP RI untuk Negara Brunei Darussalam, berkedudukan di Bandar Seri Begawan;
  • Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., sebagai Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia, berkedudukan di Oslo;
  • Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M., sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Federasi Jerman, berkedudukan di Berlin;
  • Drs. Hermono, M.A., sebagai Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Spanyol merangkap United Nations World Tourism Organization (UNWTO), berkedudukan di Madrid;
  • Drs. R.P. Pratito Soeharyo, sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Demokratik Rakyat Laos, berkedudukan di Vientiane;
  • Hersindaru Arwito Ibnu Wiwoho Wahyutomo, S.H., LL.M., sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Portugal, berkedudukan di Lisbon;
  • Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Drs. M. Amhar Azeth, S.H., sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Rumania merangkap Republik Moldova, berkedudukan di Buchares;
  • Muliaman Dharmansyah Hadad, Ph.D., sebagai Dubes LBBP RI untuk Konfederasi Swiss merangkap Keharyapatihan Liechtenstein, berkedudukan di Bern;
  • Raden Mohammad Benyamin Scott Carnadi, S.H., M.B.A., LL.M., sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Republik Tuvalu, berkedudukan di Suva;
  • Dr. Sinyo Harry Sarundajang, sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, berkedudukan di Manila;
  • Drs. Rossalis Rusman Adenan, M.B.A., sebagai Dubes LBBP RI untuk Republik Sudan merangkap Republik Eritrea, berkedudukan di Khartoum.

Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan.

http://www.ksp.go.id/presiden-jokowi-lantik-17-dubes-baru-ri-untuk-negara-sahabat/index.html

 

 

 

Yap Thiam Hien Foundation holds third human rights lecture

E-mail Print PDF

The Jakarta Post
Jakarta | Tue, December 5, 2017 | 08:33 am

The Yap Thiam Hien Foundation invited human rights professor Eric Stover of the University of California, Berkeley School of Law to its third human rights lecture at the Jakarta City Hall, Monday evening.

The event, opened by the foundation’s chairman, Todung Mulya Lubis, and attended by Jakarta Deputy Governor Sandiaga Uno, was titled “Taking the Gloves Off: the US, torture, and the War on Terror.”

“Terror has been everywhere and threatening our security,” he said, adding that to counter terrorism, human rights must be upheld. “In other words, torture should not be employed at any stage.”
Eric Stover gave a lecture in front of college students and various invitees about how torture was employed to extract information from prisoners in Guantanamo Bay, Cuba and Abu Ghraib, Iraq. The detainees were mostly detained without trial during attempts by the US to fight terrorism.

First held in 2015, the public lecture has raised issues of human rights relevant to the country for three consecutive years.
The Yap Thiam Hien Foundation is a non-profit human rights organization dedicated to upholding human rights through the participation of the civil society. (nmn/ebf)

http://www.thejakartapost.com/news/2017/12/05/yap-thiam-hien-foundation-holds-third-human-rights-lecture.html

Soliditas dan Komitmen, Penting Bagi Komnas HAM ke Depan

E-mail Print PDF

Sabtu, 09 December 2017
Masa jabatan ketua sudah diubah.

Ady Thea DA

Advokat senior yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM), Todung Mulya Lubis dan sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan pembenahan internal. Anggota yang sudah terpilih bisa solid dan komit menjalankan tugas-tugas mereka sebagai anggota Komnas HAM.

Seperti diketahui, DPR telah memilih 7 orang komisioner Komnas HAM periode 2017-2022. Para komisioner terpilih juga telah menggelar rapat paripurna pertama kali pada Senin (13/11) untuk menyusun kepengurusan baru. Komposisi kepemimpinan Komnas HAM saat ini terdiri dari Ahmad Taufan Damanik (Ketua), Hairansyah (Wakil Ketua Bidang Internal), dan Sandrayati Moniaga (Wakil Bidang Eksternal). Beka Ulung Hapsara (Koordinator Pemajuan HAM), Mochammad Choirul Anam (Pengkajian dan Penelitian), Amiruddin Al Rahab (Koordinator Penegakan HAM), dan Munafrizal Manan (Komisioner Mediasi).

Tantangan yang dihadapi para komisioner ke depan tidak semakin mudah. Karena itu sebaiknya komisioner tidak tersandera oleh urusan kursi pimpinan dan fasilitas mobil dinas. Todung justru menaruh harap pada soliditas dan komitmen ketujuh komisioner baru. “Kami harap mereka bisa solid dan komitmen dalam menjalankan pekerjaan HAM yang sudah dikerjakan komisioner sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Robert, komisioner baru harus komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan rumah anggota Komnas HAM lama yang belum selesai. Seperti Todung, Robert menaruh harap ada perbaikan organisasi internal. Selain itu, Komnas HAM perlu mendorong agar HAM menjadi kultur masyarakat, sehingga kerja Komnas HAM tak sekadar menjalankan program negara. Apalagi sekarang di era medsos, potensi pelanggaran semakin beragam. “Jadi PR besar bukan hanya menyelesaikan kasus-kasus HAM,” kata Robert.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a2bead647d95/soliditas-dan-komitmen--penting-bagi-komnas-ham-ke-depan

Fair play

E-mail Print PDF

Todung Mulya Lubis, Founder and Senior Partner Lubis Santosa & Maramis

A while back, I arbitrated a dispute over mining consessions between an Indonesian company and their foreign counterpart. The foreign firm made major investments to get the concessions. And then after a few years decided to cancel the transaction and pull out of Indonesia. They filed an arbitration case to reclaim their investment. The Indonesian company, however, blamed the claimant for terminating the contract due to their failure to understand the country's business culture. Inevitably, all permits were approved, and the concessionaires could start operations. All that was required was patience and understanding.

In another instance, a mining company that had been operating in eastern Indonesia for more than 40 years was struggling to renew its operating licence due to a change in the mining law and the extension was not granted despite a principle agreement to extend authorized by the government. Some major issues were still pending. Including the divestment of majority shares and establishment of a dispute mechanism. Negotiations took a great deal of time and although a principle agreement was eventually reached, the details were far from clear. Divestment, for instance, is potentially a serious issue if there are questions to be raised about the sort of valuation method that was used? A dispute over valuation could end up in a court of arbitration.

Many well-known trademarks are occasionally subject to bad faith registrations filed by local companies in the Indonesian trademark office. Of course, they are not entirely the same, as the similarities are typically crafted in a subtle way. Although those who are familiar with the well-known trademark would easy spot any intentional similarities and bad-faith red flags. The motivation behind bad faith registrations of well-known trademarks is simple and straightforward: to sell them back to the legitimate owners once they enter the Indonesian market. It has happened before and unfortunately it is still happening to this very day.

In this kind of situation the trademark office, among other agents. Should be held accountable for their approvals of bad faith registrations. In addition, we also need to keep supporting efforts to curb corruption-a recurring issue in the country-which in many cases, is behind most of questionable and problematic government approvals or decisions.

What problems are we talking about? We are talking about the transition from pre-modern state into a modern state, where a clean and healthy government is the norm. In the case of Indonesia, it is indeed conceivable to argue that real change and reform are evolving gradually. The rule of law is being improved, and through this the legal institutions are being enhanced. A friendly business climate has always been the long-term objective; however,one has to be realistic and see that the drastic changes needed will take time to be implemented successfully.

The central government is still in the process of diluting its power to the provinces and regencies as part of its decentralisation programme, and this is happening in spite of problems faced by the regions in terms of resources and infrastructure. Foreign investors need to be aware but not discouraged. After all. Indonesia is a rich country with growing purchasing power among the consumer class. Please take into consideration that over time, the deeper integration of the ASEAN economies will turn the region into one of the most attractive places to do business.

Let there be no mistake that we are not condoning infringement of law or breach of contract. We do not accept corruption and inefficiency, and refuse to ever perceive it as an expression of local culture. At the end of the day, our primary objective is to make Indonesia the most attractive business destination in the region. Therefore, all those unfair business practices, infringements, breaches of contract, abuses of power, and instances of corruption and collusion must not be considered normal, let alone the "new normal".

www.oxfordbusinessgroup.com/country/indonesia.htm

Page 1 of 15

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »